UpdateNusantara.id, Samarinda – Peristiwa longsor yang terjadi di inlet Terowongan Samarinda, bukan hanya menimbulkan kekhawatiran soal keamanan konstruksi, juga membuka perdebatan soal kesiapan pemerintah dalam menghadapi risiko bencana di wilayah kota.
Sejumlah kalangan menilai, kejadian itu seharusnya menjadi momentum bagi Pemkot Samarinda untuk mengevaluasi total pola penanganan bencana yang selama ini dinilai masih bersifat reaktif.
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Andriansyah menilai pemerintah harus lebih cepat bergerak, tidak menunggu hingga masalah muncul dan menelan korban. Menurutnya, kekhawatiran publik yang muncul belakangan justru bisa menjadi indikator penting bahwa pendekatan pembangunan yang ada perlu segera dibenahi.
Saya harus jujur mengakui, respons terhadap potensi bencana sering kali datang terlambat. Ketika ada kejadian seperti itu, jangan malah saling menyalahkan atau membiarkan informasi berkembang liar. Itu hanya akan menambah ketakutan di masyarakat,” ungkapnya.
Andriansyah mengingatkan bahwa proyek seperti Terowongan Samarinda telah menelan anggaran besar, dan diharapkan dapat membantu mobilitas warga. Jika tidak dikelola secara transparan, dia khawatir fasilitas tersebut akan ditinggalkan warga karena hilangnya kepercayaan.
“Kalau masyarakat sudah takut, mau seaman apa pun bangunannya, mereka tetap enggan memanfaatkan. Sayang anggaran yang sudah dikeluarkan kalau akhirnya tak digunakan. Maka pemerintah harus bisa meyakinkan dengan data dan bukti nyata di lapangan bahwa terowongan itu aman,” tegasnya.
Lebih jauh, Andriansyah menyoroti sejumlah kejadian banjir dan longsor yang terjadi di beberapa titik kota, termasuk di Kelurahan Lempake yang hingga merenggut nyawa warga. Menurutnya, tragedi seperti itu seharusnya cukup menjadi tamparan keras bahwa sistem mitigasi bencana di Samarinda tidak berjalan maksimal.
Sering baru gerak kalau sudah ada korban. Jalan rusak dibiarkan bertahun-tahun, tapi baru heboh setelah ada yang jatuh. Itu pola pikir yang harus dibenahi kalau kita memang serius soal keselamatan warga,” kritik politisi Partai Demokrat itu.
Menanggapi situasi tersebut, dia menyebut DPRD telah mulai mendorong pembahasan lebih serius bersama dinas teknis terkait. Pendekatan kebijakan pembangunan ke depan, kata dia, harus mulai berpijak pada peta risiko bencana yang akurat, bukan pada aspek estetika atau efisiensi biaya.
“Jangan tunggu bencana datang baru sibuk cari solusi. Seharusnya tiap rencana pembangunan sudah dihitung risikonya sejak awal, supaya kita tidak terus-menerus terjebak dalam pola tanggap darurat,” pungkasnya.
(SV/Adv/DPRDKOTASAMARINDA)
