UpdateNusantara.id, Tenggarong — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tetap berkomitmen menuntaskan pembangunan infrastruktur jalan poros di kawasan hulu meskipun tanpa dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Anggaran proyek sebesar hampir Rp50 miliar kini sepenuhnya ditopang oleh APBD.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kukar, Wiyono, menegaskan bahwa pembangunan ini tetap diprioritaskan karena menyangkut kebutuhan vital masyarakat di wilayah pedalaman. “Tahun ini kita sudah ada kontraknya. Nilainya sekitar Rp 20 miliar dan Rp 30 miliar, jadi totalnya hampir Rp 50 miliar,” ujarnya.
Menurut Wiyono, jalan poros tersebut merupakan jalur penting yang menghubungkan antar kecamatan serta digunakan sebagai sarana utama distribusi barang dan jasa. Keberadaannya sangat menentukan kelancaran ekonomi lokal dan mobilitas warga.
“Kalau jalan ini sampai terputus, maka dampaknya terhadap inflasi di wilayah itu pasti akan sangat tinggi,” katanya. Proyek ini juga mendukung pengangkutan hasil pertanian dan memudahkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan.
Meski dana dari pusat batal dikucurkan, Pemkab Kukar memilih tidak menunda pembangunan. Wiyono menambahkan bahwa pekerjaan tetap berjalan sesuai dengan standar mutu yang berlaku dan pengawasan ketat dari tim teknis.
Proyek jalan ini telah dimulai sejak 2022 dan menjadi bagian dari program prioritas pembangunan daerah. Langkah ini sekaligus membuktikan bahwa pemerintah daerah mampu mandiri dalam pembangunan infrastruktur strategis.
Wiyono menyatakan bahwa dengan penyelesaian proyek ini, akan tercipta konektivitas yang lebih baik dan mampu meningkatkan potensi ekonomi wilayah hulu Kukar. Pemerintah berharap proyek ini menjadi pemicu pengembangan sektor lainnya di wilayah tersebut.
Dengan tekad kuat dan dukungan dari seluruh pihak, Pemkab Kukar memastikan pembangunan terus berjalan meski menghadapi keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat. (Ky/Adv/DiskominfoKukar)
