UpdateNusantara.id, Samarinda – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Marthinus mengusulkan agar para unsur pimpinan DPRD Kaltim bisa menemui masyarakat secara saat ada aksi demonstrasi.
Bukan tanpa alasan, Marthinus menyampikan bahwa, DPRD Kaltim harus memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa lembaga legislatif berpihak untuk rakyat dalam keluhan melalui penyampaian pendapat di muka umum.
Marthinus membeberkan sebelum memasuki Hari Raya Idulfitri 1444 Hijriah setidaknya terdapat 5 kegiatan demonstrasi yang berlangsung di depan Kantor DPRD Kaltim, akan tetapi dari beberapa kegiatan penyampaian pendapat di muka umum itu masih belum mendapatkan respon lantaran tuntutan masa aksi yang ingin bertemu langsung dengan para unsur pimpinan.
“Jadi waktu aksi itu kami pun mau menerima, tetapi masa aksi memintanya para pimpinan dan bertepatan pimpinan sedang tidak di dalam daerah,” beber Marthinus dalam interupsinya saat Rapat Paripurna ke-12 DPRD Kaltim, Selasa (2/5/2023).
Berkaca dari beberapa kegiatan aksi yang selalu menuntut untuk bertemu secara langsung oleh unsur pimpinan DPRD Kaltim, Marthinus meminta kepada Sekretariat DPRD Kaltim untuk dapat menyusun jadwal sebaik mungkin agar diupayakan tidak bertepatan dengan kegiatan aksi demonstrasi.
“Penyusunan jadwal harus betul-betul diperhatikan, kita upayakan supaya tidak bertepatan dengan kegiatan aksi, walaupun kami juga tidak mengetahui kapan adanya aksi, setidaknya hari-hari momentuman bisa ditandai,” tuturnya.
Selain Marthinus juga menyarankan, supaya sekretariat membuatkan sebuah konten video yang disebarluaskan kepada publik untuk memberikan kepastian bahwa sikap DPRD Kaltim selama ini mendukung apa yang telah diaspirasikan oleh masyarakat maupun para mahasiswa di depan Kantor DPRD Kaltim.
“Karena posisi unsur pimpinan tidak ada di DPRD Kaltim tentu ini menimbulkan persepsi yang miring, apalagi pandangan masyarakat khususnya aksi menolak tambang ilegal ini, seoalah-olah kami tidak menerima padahal ada syarat dari masa aksi, ini yang harus kita antisipsi,” tutupnya. (HM/Adv/DPRDKaltim)
