UpdateNusantara.id, Samarinda – Di tengah gemuruh perkembangan teknologi, gawai telah menjelma menjadi teman sehari-hari bagi anak-anak sekolah. Di satu sisi, perangkat ini menjadi jembatan menuju pembelajaran modern, namun di sisi lain, ia juga membuka celah bagi masuknya konten yang tidak mendidik—bahkan membahayakan.
Fenomena ini bukan lagi hal baru di lingkungan pendidikan Kalimantan Timur. Ketika mata pelajaran berlangsung, tak jarang perhatian siswa teralihkan oleh notifikasi media sosial.
Kekhawatiran pun bermunculan di tengah masyarakat—tentang kecanduan layar, lunturnya interaksi sosial, hingga menurunnya prestasi.
Menanggapi persoalan ini, Darlis Pattalongi, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, menyampaikan pandangannya dengan nada tegas namun penuh keprihatinan.
Ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap penggunaan media sosial oleh pelajar tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada sekolah atau keluarga saja. Pemerintah, kata dia, harus ikut terlibat secara aktif.
“Pertama, tentu pemerintah tidak boleh berlepas tangan,” ujarnya. “Pemerintah dan semua organ yang ada, terutama di bidang pendidikan, harus meningkatkan advokasi dan mitigasi terhadap penggunaan media sosial oleh anak-anak,” sambungnya
Darlis, yang akrab disapa demikian, menyadari bahwa tantangan utama dalam hal ini adalah dilema digital—di mana teknologi menjadi alat bantu penting dalam pembelajaran, namun sekaligus menjadi potensi distraksi besar bagi pelajar.
“Jadi memang susah. Karena kita membatasi HP, tapi pembelajaran banyak yang mengandalkan internet,” ujarnya. Di sinilah, menurutnya, diperlukan langkah mitigasi yang cermat dari penyelenggara pendidikan.
Ia mendorong agar sekolah tidak hanya sekadar memberi akses teknologi, tetapi juga mengajarkan etika digital dan literasi media yang memadai. Menurut Darlis, penting untuk membekali siswa dengan kemampuan membedakan konten yang bermanfaat dan yang merugikan.
Lebih jauh, Darlis juga menekankan peran sentral orang tua. Ia menyadari bahwa kontrol terbesar terhadap anak tetap ada di rumah.
“Kontrol dari orang tua harus ditingkatkan,” katanya. “Tapi sekali lagi, pemerintah tetap punya tanggung jawab besar untuk mengedukasi dan mengadvokasi agar penggunaan media sosial di kalangan pelajar tidak berdampak negatif,” tegas Darlis.
Dalam pandangannya, kerja sama antara pemerintah, sekolah, dan keluarga harus diperkuat. Bukan untuk mengekang, tapi untuk membimbing. Karena di era digital ini, pendidikan bukan hanya soal angka dan nilai, tetapi juga soal membentuk karakter yang bijak dan bertanggung jawab di dunia maya. (HM/Adv/DPRDKaltim)
