AdvertorialDPRD KALTIM

Menjawab Tantangan Pangan di Tengah Megaproyek IKN Nusantara

×

Menjawab Tantangan Pangan di Tengah Megaproyek IKN Nusantara

Sebarkan artikel ini
Anggota DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry. (Foto: MF)
Example 468x60

UpdateNusantara.id, Samarinda – Di tengah rencana besar pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, muncul kekhawatiran terkait kesiapan sektor pangan di Kalimantan Timur (Kaltim). Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Sarkowi V Zahry menekankan pentingnya memperkuat ketahanan pangan daerah seiring pertumbuhan pesat sumber daya manusia yang akan terjadi di Kaltim.

Menurut Sarkowi, pengembangan IKN Nusantara perlu diiringi kesiapan pangan yang mandiri dari masing-masing kabupaten/kota. Sebab, selama ini sebagian besar kebutuhan pangan Kaltim masih bergantung pada pasokan dari luar daerah. Hal ini harus segera diatasi dengan mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki setiap wilayah.

“Kaltim harus bisa menyiapkan sektor pangan yang mandiri, dengan kontribusi nyata dari tiap kabupaten dan kota. Dengan koordinasi bersama Otorita IKN, saya berharap kabupaten dan kota dapat memenuhi kebutuhan pangan mereka secara mandiri,” ujarnya.

Dengan hadirnya IKN Nusantara, kebutuhan pangan di wilayah Kaltim diperkirakan akan melonjak. Sarkowi menegaskan bahwa Pemprov Kaltim perlu mempersiapkan pasokan ini melalui kolaborasi erat dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Menurutnya, Kaltim memiliki kekayaan sumber daya alam yang masih bisa dimanfaatkan lebih optimal. Jika dikelola dengan baik, potensi ini tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan lokal tetapi juga mendukung stabilitas pangan untuk IKN Nusantara.

Setiap daerah, sambung Sarkowi, memiliki keunikan dan potensi yang bisa dikembangkan untuk menunjang IKN. Ia juga mengajak Otorita IKN agar terlibat langsung dengan masyarakat setempat dalam menyerap aspirasi dan masukan terkait pengembangan sektor pangan.

“Pendekatan langsung akan memudahkan pemetaan kebutuhan serta potensi pangan di tiap kabupaten dan kota. Aspirasi ini nantinya bisa menjadi bahan pertimbangan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang),” jelasnya.

Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini berharap, langkah ini bisa membangun sinergi antara pembangunan IKN dan kabupaten/kota di sekitarnya agar pengembangan IKN tidak hanya memberi dampak ekonomi tetapi juga memberdayakan masyarakat lokal dan memperkuat ketahanan pangan daerah. (MF/Adv/DPRDKaltim)

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

86 − = 80