UpdateNusantara.id, Kutai Barat – Di tengah hutan tropis Kalimantan Timur, Barong Tongkok, cahaya baru sebentar lagi akan menyala. Tiang-tiang listrik berdiri tegak, kabel-kabel bergelantungan menyambung harapan yang telah lama terputus: akses terhadap energi. Bukan sekadar lampu yang menyala, tapi juga harapan hidup yang lebih layak.
Rabu (21/5/2025) Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalimantan Timur yang tengah membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran 2024 menggelar uji petik ke Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu.
Mereka meninjau langsung beberapa proyek strategis, mulai dari pembangunan jalan penghubung antardaerah hingga jaringan listrik di pelosok.
Firnadi Ikhsan, salah satu anggota Pansus, tak bisa menyembunyikan rasa puasnya ketika melihat proyek perluasan jaringan listrik di Barong Tongkok.
“Warga sudah berkali-kali mengajukan ke PLN, tapi tak pernah terealisasi. Akhirnya Pemprov yang turun tangan melalui APBD. Sekarang tiang listrik, kabel, bahkan trafonya sudah terpasang. SLO-nya juga sudah keluar, tinggal serah terima ke PLN,” jelasnya.
Bagi warga Barong Tongkok, ini lebih dari sekadar proyek. Ini adalah perubahan hidup. Anak-anak tak lagi harus belajar dengan pelita minyak tanah, ibu rumah tangga bisa menyimpan bahan makanan di kulkas, dan para pelaku UMKM dapat mulai bermimpi mengembangkan usaha berbasis listrik.
Namun, perjalanan Pansus tak hanya soal proyek yang berhasil. Mereka juga menemukan pekerjaan rumah yang tak kalah penting: infrastruktur jalan. Salah satunya adalah akses menuju Jembatan Martadipura yang menghubungkan Kutai Kartanegara dengan Kutai Barat.
“Kalau air sungai pasang, jalan penghubungnya terendam cukup dalam. Itu sangat menyulitkan masyarakat. Ini akan jadi salah satu rekomendasi kami ke Dinas PUPR untuk peningkatan tinggi badan jalan,” ungkap Firnadi.
Kegiatan uji petik itu bukan sekadar pelengkap laporan atau formalitas belaka. Firnadi menegaskan, kunjungan ke lapangan adalah bentuk nyata dari fungsi pengawasan legislatif—menguji apakah laporan-laporan indah di atas kertas benar-benar menjelma jadi kenyataan di pelosok.
“Kami ingin pastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran daerah benar-benar menyentuh masyarakat. Bukan hanya angka, tapi dampak,” tegasnya.
Catatan dari lapangan juga menyebut, masih ada 110 desa di Kalimantan Timur yang belum menikmati listrik. Jumlah itu belum termasuk dusun dan RT yang tersebar di pedalaman. Ini adalah PR besar yang tak bisa ditunda-tunda lagi.
Dari Barong Tongkok hingga Mahakam Ulu, cerita pembangunan di Kalimantan Timur bukan hanya soal beton, kabel, dan aspal. Ini adalah kisah tentang upaya menghadirkan negara di tempat yang paling jauh dari pusat, dan memastikan bahwa terang itu sampai—bukan hanya ke rumah, tapi juga ke masa depan. (HM/Adv/DPRDKaltim)
