UpdateNusantara.id, Samarinda – Gedung B Bapperida Kota Samarinda kenjadi ruang berkumpulnya puluhan pejabat duduk menyimak dengan serius jalannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025–2029.
Di atas kertas, forum ini menjadi panggung penting bagi penyusunan arah masa depan kota selama lima tahun ke depan. Namun di luar gedung, genangan banjir kembali menjadi saksi bahwa rencana di atas kertas seringkali berbenturan dengan kenyataan di lapangan.
Turut hadir dalam forum tersebut sejumlah Anggota DPRD Kaltim dari daerah pemilihan Kota Samarinda, seperti Sugiyono, Abdul Giaz, dan Andi Muhammad Afif Rayhan Harun. Kehadiran mereka menandai pentingnya sinergi antara pemerintah kota dan provinsi dalam merumuskan arah pembangunan ke depan.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, dalam sambutannya menekankan bahwa Musrenbang RPJMD bukan sekadar agenda seremonial, melainkan ruang kolektif untuk menyerap aspirasi dan partisipasi masyarakat.
“Kita semua menyusun RPJMD dengan tingkat partisipasi yang tinggi agar mendapatkan input dari masyarakat untuk memperkuat rancangan teknokratik dan sasaran pembangunan,” ujarnya.
Namun suasana optimisme itu sedikit banyak diimbangi oleh suara keprihatinan dari legislatif. Sugiyono, anggota DPRD Kaltim, mengangkat persoalan yang menjadi momok bertahun-tahun bagi warga Samarinda—banjir.
Ia menyampaikan keresahannya karena hingga kini masalah tersebut belum menemukan solusi yang efektif.
“Seperti yang terlihat di media sosial, masyarakat hanya melihat Samarinda sebagai pihak yang harus bertanggung jawab, padahal tidak semua persoalan menjadi kewenangan kota,” katanya.
Sugiyono menyoroti Bendungan Benanga yang sedimentasinya sangat tinggi. Meski sudah digelontorkan anggaran hingga Rp30 miliar, hasilnya belum terlihat signifikan.
“Kalau anggaran segitu tapi tidak berdampak, lalu untuk apa?” katanya, retoris.
Nada yang lebih diplomatis datang dari Abdul Giaz, yang mengapresiasi langkah kolaboratif Pemerintah Kota Samarinda dengan Pemerintah Provinsi dan daerah sekitarnya.
Baginya, masalah klasik seperti banjir tidak bisa ditangani oleh satu pihak saja. “Masalah banjir ini memang harus diselesaikan secara bersama-sama, lintas wilayah,” ujarnya.
Giaz pun menutup dengan harapan yang barangkali mewakili ribuan warga kota: Samarinda bisa menjadi kota yang bebas banjir—dan bukan hanya sekadar kota transit menuju Ibu Kota Nusantara (IKN)—melainkan kota yang benar-benar nyaman untuk dihuni dan sejahtera.
Musrenbang RPJMD ini memang hanya salah satu titik dalam perjalanan panjang pembangunan kota. Tapi jika forum seperti ini mampu menggabungkan rencana teknokratik dengan suara warga, barangkali Samarinda bisa mulai melangkah, perlahan tapi pasti, keluar dari genangan masalah yang sama bertahun-tahun lamanya. (HM/Adv/DPRDKaltim)
