UpdateNusantara.id, Samarinda – Langit Samarinda tak berubah, masih biru seperti biasa. Tapi di balik megahnya lobi-lobi hotel yang dulu riuh oleh tamu-tamu instansi, kini sunyi mulai terasa.
Meja resepsionis tak lagi seramai dulu, ruang rapat pun lebih sering kosong. Pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat mulai menunjukkan taringnya, dan Kalimantan Timur merasakannya lebih awal.
Di tengah situasi ini, Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, angkat bicara. Ia tidak hanya menyuarakan keprihatinan, tapi juga menjadi corong kegelisahan pelaku usaha lokal yang selama ini menjadi penopang aktivitas pemerintahan.
“Efeknya bukan cuma ke hotel, tapi ke katering, transportasi, hingga UMKM yang menyuplai kebutuhan kegiatan instansi,” ujar Nurhadi dalam satu kesempatan di Gedung DPRD Kaltim, suaranya mantap tapi terdengar getir.
Ia tahu betul, denyut ekonomi lokal di banyak kota di Kalimantan Timur selama ini bertumpu pada mobilitas birokrasi. Saat perjalanan dinas ditiadakan, rapat-rapat ditiadakan, pendapatan pun menguap begitu saja.
Hotel kehilangan tamu, katering kehilangan pesanan, dan warung-warung kecil di sekitar gedung pemerintah kehilangan pelanggan.
“Bukan kami anti efisiensi. Tapi harus dilihat konteksnya. Kebijakan seperti ini menimbulkan efek domino,” jelasnya.
Nurhadi lantas mencontohkan daerah lain seperti Jambi, di mana pendapatan sektor jasa menjadi penyokong penting Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia khawatir jika kebijakan pemangkasan anggaran dijalankan tanpa pendekatan adaptif, banyak daerah akan mengalami stagnasi ekonomi yang berkepanjangan.
Tak berhenti di kritik, Nurhadi juga membawa solusi. Ia mendorong adanya skema efisiensi yang tetap mempertimbangkan keberlangsungan ekonomi lokal.
Menurutnya, pemerintah pusat perlu membuka ruang dialog bersama daerah, agar efisiensi anggaran tak harus mengorbankan roda perekonomian.
“Ini bukan hanya soal anggaran, tapi soal kelangsungan hidup banyak pihak. Kita butuh pendekatan yang bijak dan berdialog,” tuturnya menutup pernyataan, dengan harapan Samarinda dan kota-kota lain di Kaltim tak harus terus menunggu tamu yang tak kunjung datang. (HM/Adv/DPRDKaltim)
