UpdateNusantara.id, Tenggarong – Momentum Rapat Paripurna ke-7 DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) dimanfaatkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2023. LKPJ ini adalah wujud pertanggungjawaban Kepala Daerah di tahun kedua periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, yang terintegrasi dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2023 dengan fokus pada “Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Dasar, Konektivitas, dan Pengembangan SDM”.
Sunggono, yang akrab disapa demikian, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Pimpinan Kukar, anggota DPRD, dan Forkopimda atas sinergi yang terjalin selama Tahun Anggaran 2023. “Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita untuk tahun 2023 mencapai 75,95%, meningkat 0,85% dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan IPM secara berkelanjutan,” ucapnya.
Angka Kemiskinan turun menjadi 7,61% di tahun 2023, menandai penurunan sebesar 4,397% dari tahun sebelumnya. “Perhatian terhadap isu kemiskinan sangat krusial dalam pembangunan daerah kita, dan ini tercermin dari berbagai program yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kukar untuk menekan angka kemiskinan,” tambah Sunggono.
Sebagai inisiatif nyata, Pemkab Kukar memperkenalkan Rumah Besar Pengentasan Kemiskinan. Inovasi ini dirancang untuk memfasilitasi kolaborasi yang lebih erat dengan stakeholder dan mempercepat upaya pengentasan kemiskinan di Kukar. (VY/Adv/DiskominfoKukar)
