UpdateNusantara.id, Samarinda – Mulusnya aspal yang menghubungkan satu daerah ke daerah lain di Kalimantan Timur, ternyata diprakarsai sekelompok orang yang bekerja dalam senyap. Mereka bukan pembuat kebijakan, bukan pula wajah yang sering muncul di media, tetapi peran mereka krusial: memastikan jalan tetap bisa dilalui, bahkan saat alam tak bersahabat.
Merekalah para petugas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) bidang infrastruktur jalan – unit teknis yang kerap kali menjadi yang pertama hadir di lokasi ketika longsor menutup jalan, atau ketika lubang menganga mengancam keselamatan pengendara.
Akhmed Reza Fachlevi, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, menyebut UPTD sebagai “garda terdepan” dalam menjaga konektivitas wilayah. Dalam sebuah pernyataan yang hangat namun penuh ketegasan, Reza menegaskan bahwa masa depan kualitas infrastruktur jalan Kaltim sangat bergantung pada kesiapan unit-unit teknis seperti UPTD.
“UPTD adalah ujung tombak. Saat terjadi kerusakan atau longsor, mereka yang pertama bergerak,” kata Reza, menyoroti pentingnya kecepatan respons di lapangan.
Kalimantan Timur, sebagai wilayah yang luas dan bertopografi kompleks, menghadapi tantangan besar dalam hal konektivitas. Meski tahun ini angka kelayakan jalan telah mencapai 82 persen, masih banyak wilayah terpencil yang rentan terhadap kerusakan infrastruktur, khususnya saat musim hujan.
Dalam konteks ini, UPTD bukan sekadar pelaksana teknis. Mereka adalah penentu apakah bantuan dan logistik bisa sampai tepat waktu, apakah anak-anak bisa pergi ke sekolah, dan apakah jalur ekonomi bisa tetap terbuka.
Namun, di balik peran penting itu, masih banyak pekerjaan rumah yang belum tersentuh. Reza menyoroti pentingnya pembenahan internal UPTD, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia hingga kelengkapan peralatan teknis.
“Kalau kita bicara percepatan, maka UPTD harus dibekali alat kerja yang memadai dan SDM yang kompeten,” ujarnya. “Itu yang akan menentukan kecepatan dan ketepatan respons terhadap persoalan di lapangan,” tambahnya,
Ia juga mengingatkan bahwa dalam setiap krisis infrastruktur, seperti jalan amblas atau putusnya jalur penghubung, masyarakat hanya punya satu harapan: cepatnya penanganan. Dan UPTD, dalam banyak kasus, menjadi harapan pertama dan terakhir.
Reza pun mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk tidak memandang sebelah mata peran UPTD. Ia menyarankan agar penguatan kelembagaan dan operasional UPTD dijadikan prioritas dalam kebijakan pembangunan ke depan.
“Dengan peran yang semakin vital, UPTD diharapkan tak hanya menjadi pelaksana teknis, tetapi juga mitra strategis pemerintah daerah dalam memastikan kualitas infrastruktur jalan yang merata dan berkelanjutan,” tuturnya.
Dalam percepatan pembangunan Kaltim yang kian pesat, keberadaan UPTD adalah jaminan bahwa di balik pembangunan fisik yang megah, ada sistem tanggap darurat yang siap menjaga denyut pergerakan masyarakat—apa pun rintangannya. (HM/Adv/DPRDKaltim)
