UpdateNusantara.id, Samarinda – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) ingatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim untuk bisa fokus terhadap persiapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2025/2026.
Isu ini, layaknya tamu tahunan, selalu datang membawa polemik yang sama, ketimpangan daya tampung sekolah negeri, terutama di dua kota besar, Balikpapan dan Samarinda.
“Setiap tahun kita menghadapi hal yang sama,” kata Ketua Komisi IV, H. Baba, membuka diskusi. “PPDB selalu jadi sorotan, terutama karena keterbatasan sekolah negeri yang tidak seimbang dengan jumlah pendaftar.”
Suara H. Baba terdengar tegas tapi bersahabat. Ia memahami kegelisahan para orang tua yang antre demi masa depan anak-anaknya, juga tekanan yang dirasakan para pejabat pendidikan. Itulah sebabnya rapat ini digelar, untuk menyatukan langkah, menyusun peta jalan yang lebih jelas.
Balikpapan, misalnya. Kota ini hanya mampu menampung sekitar 51 persen calon siswa di sekolah negeri. Masih ada kecamatan seperti Balikpapan Tengah yang belum memiliki SMA atau SMK satu pun.
“Ini bukan soal kualitas, tetapi kuantitas yang memang kurang,” tegas H. Baba. Solusinya? Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) yang kini masuk tahap perencanaan.
Berbeda dengan Balikpapan, permasalahan di Samarinda lebih kompleks secara psikologis. Meskipun daya tampung sekolah secara umum sudah mencukupi, masyarakat cenderung menumpuk di sekolah-sekolah favorit.
Sekolah yang dianggap “unggulan” menjadi incaran, menciptakan ketidakseimbangan yang terus berulang.
“Padahal kalau mutu pendidikan merata, orang tua tidak perlu memaksakan anaknya ke satu-dua sekolah favorit,” ujar H. Baba.
Baginya, pemerataan mutu adalah kunci agar sistem pendidikan lebih adil dan tidak timpang.
Tak hanya itu Komisi IV juga menyoroti sisi lain dari pendidikan di Kaltim yakni keberadaan pesantren. Meski berada di bawah Kementerian Agama, pesantren tetap menjadi bagian dari denyut pendidikan lokal yang tak boleh diabaikan.
“Selama mereka mendidik generasi muda Kaltim, kita punya tanggung jawab moral untuk memikirkan kebutuhan mereka juga,” tutupnya. (HM/Adv/DPRDKaltim)
