UpdateNusantara.id, Samarinda – Di balik podium megah ruang sidang DPRD Kaltim, suara para wakil rakyat bergema lantang, satu per satu menyampaikan pandangan fraksi mereka.
Senin (2/5/2025) menjadi momen penting bagi arah masa depan Kalimantan Timur ketika DPRD Provinsi menggelar Rapat Paripurna ke-16, membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025–2029.
Dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Ekti Imanuel bersama Wakil Ketua Ananda Emira Moeis dan Yenni Eviliana, rapat ini menjadi kelanjutan dari Paripurna ke-15 sebelumnya, di mana Wakil Gubernur Seno Aji telah memaparkan nota penjelasan atas Ranperda RPJMD.
“RPJMD ini bukan hanya soal perencanaan lima tahun ke depan, tapi bagaimana kita memastikan setiap program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Kalimantan Timur,” ujar Ekti Imanuel saat memimpin rapat paripurna.
Kali ini, giliran fraksi-fraksi di parlemen menyampaikan suara mereka. Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Syarifatul Sya’diah, Fraksi Gerindra oleh Akhmed Reza Fachlevi, PDIP lewat Hartono Basuki, PKB oleh Sulasih, PAN-NASDEM melalui Abdul Giaz, PKS lewat La Ode Nassir, serta Fraksi Demokrat-PPP yang diwakili Nurhadi Saputra — semuanya menyampaikan respons dan harapan mereka terhadap rancangan arah pembangunan lima tahun ke depan.
“Setiap fraksi telah menyampaikan pandangan kritis dan konstruktif, dan ini akan menjadi masukan penting bagi Pemprov dalam menyusun program-program prioritas ke depan,” lanjut Ekti.
Salah satu isu yang banyak disorot fraksi adalah pentingnya keberlanjutan pembangunan yang berpihak pada pemerataan, penguatan infrastruktur, kualitas pendidikan, ketahanan pangan, serta kesiapan menyambut kehadiran Ibu Kota Negara (IKN) yang terus bergerak maju di jantung Kalimantan.
“Kami di DPRD akan terus mengawal proses ini agar transparan, partisipatif, dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat Kaltim, terutama dalam menyongsong IKN yang kian dekat,” tutur Ekti.
Meski berlangsung dalam nuansa formal, ada semangat kuat yang terasa dari perwakilan fraksi: agar RPJMD kali ini tidak sekadar menjadi dokumen administratif, tapi menjadi kompas yang benar-benar menuntun arah pembangunan.
Sesuai tahapan dalam mekanisme DPRD, proses ini akan berlanjut pada rapat paripurna mendatang, di mana Gubernur Kaltim akan memberikan tanggapan resmi atas pandangan umum fraksi.
RPJMD 2025-2029 bukan sekadar rencana. Ia adalah cermin dari harapan rakyat, dari desa ke kota, dari generasi hari ini ke masa depan. Dan parlemen Kaltim kini sedang menorehkan garis-garis besarnya — di atas kertas, dengan harapan kelak nyata di lapangan. (HM/Adv/DPRDKaltim)
