UpdateNusantara.id, SAMARINDA – Program parkir berlangganan yang tengah diterapkan di Samarinda ditegaskan tidak bersifat wajib bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). DPRD Samarinda meminta pemerintah memastikan tidak ada tekanan terhadap ASN maupun masyarakat untuk menjadi peserta program tersebut.
Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan konsep parkir berlangganan sejak awal merupakan skema yang memberikan pilihan kepada masyarakat. Karena itu, setiap calon peserta seharusnya dapat menentukan sendiri apakah layanan tersebut sesuai dengan kebutuhannya.
“Program ini sifatnya pilihan. Jadi ASN tidak diwajibkan untuk mengikutinya dan bisa menentukan sendiri apakah ingin menjadi peserta atau tidak,” ujar Rohim.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul munculnya informasi mengenai dugaan pemotongan gaji ASN sebesar Rp400 ribu untuk pembayaran parkir berlangganan. Rohim mengaku belum dapat memastikan kebenaran informasi tersebut.
Ia menjelaskan, ASN memang menjadi salah satu kelompok yang mendapat sosialisasi lebih awal terkait program parkir berlangganan. Namun, sosialisasi tersebut tidak dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk seluruh ASN mengikuti program.
“ASN memang menjadi salah satu yang dikenalkan lebih dulu, tetapi tidak ada keharusan untuk ikut. Yang berminat bisa mendaftar, sementara yang belum ingin ikut juga tidak masalah,” katanya.
Menurut Rohim, hal yang tidak kalah penting saat ini adalah memperbaiki penyampaian informasi kepada masyarakat. Pemerintah dinilai perlu menjelaskan program secara menyeluruh, bukan hanya menyampaikan nominal biaya yang harus dibayarkan.
Masyarakat, lanjutnya, perlu mengetahui dengan jelas cakupan layanan yang diperoleh setelah menjadi peserta. Termasuk lokasi parkir yang masuk dalam program serta fasilitas yang menjadi hak pengguna.
“Yang perlu dijelaskan bukan cuma berapa yang harus dibayar. Setelah masyarakat membayar, mereka juga harus tahu layanan apa yang akan didapatkan dan pemerintah harus memastikan layanan itu tersedia,” jelasnya.
Rohim juga menyoroti aspek kenyamanan dan keamanan. Menurutnya, status sebagai peserta parkir berlangganan harus memberikan kepastian layanan ketika masyarakat menggunakan lokasi parkir yang telah ditetapkan dalam program.
“Kalau sudah masuk dalam kawasan parkir berlangganan, masyarakat tentu berharap bisa menggunakan fasilitasnya dengan tenang. Keamanan dan kenyamanan di titik parkir itu harus menjadi perhatian,” tuturnya.
Ia meminta Pemkot Samarinda membuat mekanisme program lebih mudah dipahami. Informasi mengenai lokasi parkir, tanda atau identitas kepesertaan, hingga bentuk layanan yang diterima perlu disampaikan secara terbuka.
Selain itu, pemerintah juga dinilai perlu memberikan simulasi perbandingan antara parkir harian dengan sistem berlangganan. Langkah tersebut penting agar masyarakat dapat melihat apakah biaya berlangganan memberikan keuntungan sesuai dengan frekuensi penggunaan fasilitas parkir.
“Jangan sampai masyarakat hanya melihat angka Rp400 ribu sebagai pengeluaran tambahan. Pemerintah perlu menjelaskan hitungannya dalam satu tahun dan membandingkannya dengan biaya parkir yang biasanya dibayar setiap kali menggunakan fasilitas,” terangnya.
Rohim menyebut Pemkot Samarinda sebelumnya telah melakukan perhitungan bahwa biaya parkir yang dikeluarkan masyarakat secara akumulatif selama setahun berpotensi lebih besar dibandingkan tarif berlangganan.
Namun, ia menilai perhitungan tersebut masih perlu dikomunikasikan dengan cara yang lebih sederhana agar masyarakat dapat memahami manfaat ekonominya.
“Kalau dihitung berdasarkan penggunaan parkir selama setahun, pengeluaran masyarakat bisa lebih besar dari nilai langganannya. Persoalannya, pemahaman seperti ini belum sepenuhnya diterima masyarakat,” ungkapnya.
Menurut Rohim, penerimaan publik terhadap program tersebut pada akhirnya sangat bergantung pada kualitas pelayanan. Program akan lebih mudah diterima apabila masyarakat benar-benar mendapatkan fasilitas dan manfaat sesuai dengan yang dijanjikan.
“Pada akhirnya masyarakat perlu merasakan manfaatnya secara langsung. Kalau pelayanan dan fasilitasnya jelas, masyarakat tentu tidak perlu ragu untuk mempertimbangkan parkir berlangganan,” pungkasnya. (MRD/Adv/DPRDSamarinda)
