UpdateNusantara.id, Samarinda – Kota Samarinda kembali mencatatkan angka tertinggi dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kalimantan Timur. Tapi bagi Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, atau yang akrab disapa Hamas, kenyataan ini bukan semata karena Samarinda lebih “bermasalah”—melainkan karena kota ini punya akses lebih besar terhadap pelaporan dan pendataan.
“Angka kekerasan di Samarinda mungkin lebih tinggi karena faktor eksposur. Sementara banyak kasus di daerah terpencil mungkin tak terlaporkan sama sekali,” kata Hamas, membuka realita yang jauh lebih kompleks.
Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) mencatat sepanjang tahun 2024 terdapat 1.002 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kaltim. Dari jumlah itu, Samarinda menyumbang angka tertinggi: 175 kasus terhadap anak dan 103 terhadap perempuan.
Namun, hingga awal Mei 2025 saja, jumlah itu telah bertambah 341 kasus. Samarinda kembali memuncaki data, dengan korban anak terbanyak berusia 13–17 tahun, dan perempuan berusia 25–44 tahun.
Yang mengkhawatirkan, sebagian besar kekerasan terjadi di tempat yang seharusnya paling aman: rumah. Di tahun 2024, tercatat 83 kasus kekerasan terhadap anak dan 74 terhadap perempuan terjadi di ranah domestik di Samarinda saja.
Namun Hamas mengingatkan, fokus tak boleh hanya tertuju pada kota besar. Ia menegaskan, kekerasan di wilayah terpencil bisa jadi lebih mengkhawatirkan—karena tak tercatat, tak terlaporkan, dan tak tertangani.
“Kalau kita hanya menyoroti kota-kota besar yang punya fasilitas pelaporan, maka kita abai terhadap ribuan korban di pelosok yang mungkin bahkan tak tahu harus mengadu ke mana,” ujar Hamas.
Bagi Hamas, akar persoalan ini bukan hanya pada angka, tapi pada sistem perlindungan yang belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Ia menyerukan kolaborasi menyeluruh antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan komunitas akar rumput.
“Kita tak boleh hanya fokus pada daerah dengan kasus menonjol. Sistem perlindungan harus diperkuat di seluruh Kaltim,” tegasnya.
Menurut Hamas, Kaltim membutuhkan sistem pelaporan yang lebih mudah dijangkau, terutama di wilayah yang sulit akses informasi dan transportasi. Tanpa pemerataan akses, data tidak akan pernah mencerminkan kenyataan yang utuh.
Bukan hanya infrastruktur hukum dan layanan sosial, Hamas juga menekankan pentingnya pendidikan masyarakat, terutama dalam membongkar budaya diam terhadap kekerasan di dalam rumah tangga.
“Selama kekerasan dianggap urusan pribadi, bukan pelanggaran hak, kita akan terus berada dalam siklus ini,” katanya.
Meski tantangannya besar, Hamas tetap optimis bahwa perubahan bisa dimulai. Dengan data sebagai pijakan dan kolaborasi sebagai kekuatan, ia berharap Kalimantan Timur bisa membangun sistem yang benar-benar melindungi—bukan hanya mencatat.
Karena di balik setiap statistik, ada seorang anak yang kehilangan rasa aman. Ada seorang perempuan yang menyimpan luka dalam diam. Dan mereka butuh lebih dari sekadar angka. Mereka butuh keberpihakan yang nyata. (HM/Adv/DPRDKaltim)
