UpdateNusantara.id, Jakarta – Upaya DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) memperkuat kualitas legislasi dan efektivitas kerja kelembagaan terus berlanjut. Pada Rabu (4/6/2025), rombongan gabungan alat kelengkapan dewan (AKD) DPRD Kaltim melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk menggali strategi tata kelola agenda legislatif yang lebih adaptif dan terintegrasi.
Dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, rombongan yang juga terdiri dari Sigit Wibowo, Hartono Basuki, Nurhadi Saputra, dan Muhammad Husni Fahruddin, disambut hangat oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, di ruang pertemuan utama.
Diskusi berjalan intens dengan pertukaran pengalaman soal tantangan penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda). Mulai dari koordinasi lintas instansi, harmonisasi regulasi pusat-daerah, hingga manajemen waktu dalam penyusunan agenda legislasi menjadi fokus utama.
“Tidak cukup hanya banyak perda yang kita susun, tapi yang utama adalah kualitas dan implementabilitasnya. Sinergi dengan eksekutif dan pemetaan kebutuhan masyarakat harus jadi landasan,” tegas Ananda Emira.
Anggota Banmus DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, menambahkan bahwa penyusunan agenda legislatif harus realistis dan terhindar dari tumpang tindih, terutama di tengah dinamika pembangunan dan kebutuhan warga Kaltim pasca pemindahan IKN.
Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, berbagi kunci keberhasilan percepatan legislasi, yakni penentuan prioritas lewat Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang terukur. Ia juga menegaskan konsekuensi serius dari pemerintah pusat bagi daerah yang gagal memenuhi target legislasi.
“Kolaborasi sejak tahap awal sangat penting. Mulai dari penyusunan naskah akademik, konsultasi publik, hingga kesiapan dokumen pendukung. Sinergi legislatif-eksekutif bukan hanya kebutuhan, tapi keharusan,” ujar Khoirudin.
Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi angin segar bagi DPRD Kaltim untuk membenahi sistem kerja kelembagaan, memperkuat koordinasi antarlembaga, sekaligus mendorong regulasi yang lebih berpihak pada masyarakat.
“Legislasi pada akhirnya harus melayani rakyat. Oleh karena itu, pembelajaran seperti ini sangat penting agar perda yang kita buat benar-benar mampu menjawab kebutuhan di lapangan,” tutup Ananda Emira penuh optimisme. (HM/Adv/DPRDKaltim)
