UpdateNusantara.id, Samarinda – Saat langit mendung menggantung di atas Kota Samarinda, warga kembali bersiap dengan kemungkinan terburuk. Di beberapa sudut kota, genangan air mulai muncul, membawa kenangan buruk tentang banjir tahunan yang belum kunjung usai.
Kota Tepian, sebutan khas untuk ibu kota Kalimantan Timur ini, kembali berjuang melawan musuh lamanya: air yang datang tak diundang dan sering kali tak bisa dikendalikan.
Namun, kali ini suara dari gedung legislatif provinsi menggaung lebih lantang. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyatakan dengan tegas bahwa persoalan banjir di Samarinda bukan semata tanggung jawab pemerintah kota.
Ada faktor eksternal yang tak bisa diabaikan—dan itu menyangkut kebijakan dan kondisi lingkungan di kabupaten sekitar, terutama Kutai Kartanegara.
“Masalah banjir ini bukanlah masalah yang berdiri sendiri atau bisa diselesaikan oleh satu pihak saja,” ujar Darlis dalam sebuah wawancara usai rapat komisi.
Ia menjelaskan, sistem aliran air yang mengelilingi Samarinda sangat bergantung pada pengelolaan lingkungan di wilayah hulu. Kutai Kartanegara, yang berada di sekitar Samarinda, memainkan peran penting dalam rantai aliran air yang berakhir di kota ini.
“Ketika volume air meningkat di Kukar, air itu tidak berhenti di sana. Ia mengalir, dan ujung-ujungnya ke Samarinda,” tambahnya.
Darlis tidak sedang mencari kambing hitam. Ia justru menekankan pentingnya kolaborasi lintas wilayah. Menurutnya, Pemerintah Provinsi Kaltim harus turun tangan, mengingat persoalan ini menyangkut koordinasi dan kebijakan yang melampaui batas administratif.
“Aliran air tidak mengenal batas wilayah. Maka kita juga tidak boleh membatasi cara pandang kita dalam menangani banjir,” tegasnya.
Masalah banjir, lanjutnya, tidak bisa dilihat hanya dari curah hujan tinggi atau kondisi drainase yang buruk. Ini adalah konsekuensi dari pembangunan yang mengabaikan prinsip-prinsip keberlanjutan, seperti alih fungsi lahan, buruknya tata kelola DAS (daerah aliran sungai), serta lemahnya pengawasan terhadap proyek pembangunan yang berdampak lingkungan.
“Kita perlu perencanaan yang lebih matang dan berpihak pada kelestarian. Normalisasi sungai, konservasi air, serta sistem drainase yang baik adalah bagian dari solusi jangka panjang,” ujarnya.
Darlis juga menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam setiap langkah penanganan banjir. Menurutnya, partisipasi publik adalah fondasi yang akan menentukan keberhasilan kebijakan di lapangan.
“Banjir bukan hanya masalah pemerintah. Ini masalah kita semua. Jika masyarakat dilibatkan secara aktif, kesadaran untuk menjaga lingkungan juga akan tumbuh,” katanya penuh keyakinan.
Menutup pernyataannya, Darlis menyerukan perlunya sinergi konkret antara Pemerintah Provinsi Kaltim, Pemerintah Kota Samarinda, dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Baginya, penanganan banjir tak bisa lagi ditunda dengan wacana.
“Masalah banjir ini memang tidak bisa selesai dalam semalam. Tapi jika semua pihak bergerak bersama, saya yakin Samarinda bisa menjadi kota yang lebih tangguh menghadapi bencana,” tutupnya. (HM/Adv/DPRDKaltim)
