UpdateNusantara.id, Samarinda – Dalam rangka menjaga stabilitas politik dan keamanan di Kalimantan Timur (Kaltim), Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, mewakili Ketua DPRD, hadir dalam Rapat Monitoring Penanganan Organisasi Masyarakat (Ormas) yang Terafiliasi Premanisme.
Rapat yang berlangsung pada Minggu (11/5/2025) di Ruang Rapat Bina Bangsa, Badan Kesbangpol Kaltim, turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Mayjen TNI Heri Wiranto, serta perwakilan Forkopimda Kaltim dan pimpinan ormas se-Kaltim.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, dalam sambutannya, memberikan apresiasi tinggi terhadap penyelenggaraan kegiatan ini. Menurutnya, rapat ini sangat vital dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan di Kaltim, terutama menjelang pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang menjadikan provinsi ini semakin strategis di mata nasional dan global.
“Keberadaan IKN menjadikan Kaltim pusat perhatian, bukan hanya secara nasional, tapi juga global. Oleh karena itu, menjaga keamanan dan stabilitas sangat penting, agar gangguan dari pihak-pihak tak bertanggung jawab dapat dihindari,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rudy Mas’ud menyoroti masalah ormas yang menyimpang dari tujuan awal pembentukannya dan terindikasi melakukan tindakan premanisme.
Hal ini, menurutnya, dapat meresahkan masyarakat, mengganggu rasa aman, serta mengancam iklim investasi yang selama ini terus didorong oleh Pemprov Kaltim.
“Keadaan ini tidak bisa kita biarkan. Kita harus bertindak secara terpadu dan tegas, namun tetap berlandaskan hukum dan keadilan,” tambahnya.
Di sisi lain, Sapto Setyo Pramono menegaskan bahwa DPRD Kaltim bersama pihak kepolisian, kejaksaan, dan Forkopimda akan segera melakukan pemetaan terhadap seluruh ormas di Kaltim.
“Kami akan melakukan profiling terhadap ormas-ormas ini, untuk melihat apakah mereka meresahkan atau justru memberikan kontribusi positif kepada masyarakat,” ungkap Sapto.
Sapto juga menekankan bahwa ormas yang terlibat dalam praktik ilegal, seperti pungutan liar (pungli), harus ditindak tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Pungli dan praktik ilegal lainnya harus segera ditindak. Jika tidak, iklim investasi yang selama ini kita bangun akan terganggu,” tegasnya.
Pemprov Kaltim juga berperan sebagai penghubung dalam menyatukan langkah seluruh pihak terkait, seperti TNI, Polri, kejaksaan, Badan Intelijen Negara (BIN), Kesbangpol, dan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini bertujuan agar penanganan terhadap ormas yang meresahkan dapat dilakukan dengan sistematis, tanpa tumpang tindih.
“Melalui Badan Kesbangpol, kami akan memperkuat pendataan, pengawasan, dan pembinaan terhadap seluruh ormas di Kaltim,” ujar Rudy.
Sebagai bagian dari komitmennya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, Pemprov Kaltim berencana membentuk satuan tugas (satgas) investasi. Satgas ini akan bertugas mendampingi investor dan memastikan bahwa proyek-proyek investasi dapat berjalan lancar tanpa adanya intimidasi atau pemerasan.
Selain itu, Pemprov Kaltim juga berencana untuk terus memfasilitasi dialog antara ormas, masyarakat, dan aparat guna mencegah terjadinya konflik.
Pemprov Kaltim menekankan bahwa partisipasi aktif masyarakat dan ketegasan aparat hukum merupakan kunci utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di daerah ini.
Sebagai bentuk penghargaan atas komitmen mereka, Pemprov Kaltim memberikan apresiasi kepada tokoh masyarakat, agama, adat, serta pimpinan ormas yang hadir dan menunjukkan dukungan terhadap upaya mewujudkan Kaltim yang aman dan kondusif.
Seusai rapat, Sapto Setyo Pramono menyatakan bahwa forum ini adalah langkah positif untuk menyelaraskan arahan dari pusat terkait stabilitas keamanan dan investasi di daerah.
“Forum ini memberi kesempatan bagi kita untuk mengingatkan bahwa ormas dibentuk untuk membangun masyarakat dan negara. Niat baik tersebut harus tetap dijaga,” ujarnya.
Sapto juga menambahkan bahwa akan ada pembentukan Satgas dari pusat yang akan turun ke daerah untuk membina ormas-ormas yang beragam latar belakangnya.
“Kami akan pastikan pembinaan dilakukan dengan benar, dengan memperhatikan keberagaman suku, agama, dan ras di Kaltim,” tutupnya.
Dengan langkah-langkah strategis ini, Kaltim semakin siap menjadi provinsi yang aman dan kondusif bagi perkembangan ekonomi dan pembangunan, serta menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam menghadapi tantangan ormas yang terafiliasi dengan premanisme. (HM/Adv/DPRDKaltim)
