UpdateNusantara.id, Samarinda – Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali diraih Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Di atas kertas, capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai aturan. Tapi bagi Apansyah, anggota Komisi III DPRD Kaltim, WTP bukanlah segalanya.
“Penghargaan ini baik, tapi yang terpenting adalah komitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi demi penyempurnaan tata kelola pemerintahan,” tegasnya.
Apansyah menegaskan bahwa DPRD akan segera memanggil seluruh instansi terkait di lingkungan Pemprov Kaltim. Tujuannya jelas: membedah satu per satu temuan dan rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Menurutnya, langkah ini penting agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak hanya mengetahui kesalahan atau kekurangannya, tetapi juga menyiapkan rencana aksi perbaikan secara konkret dalam kurun waktu 60 hari ke depan sebagaimana diamanatkan.
“Ini bagian dari fungsi pengawasan DPRD. Kami ingin memastikan bahwa rekomendasi dari BPK tidak hanya menjadi dokumen, tetapi benar-benar ditindaklanjuti secara nyata,” ujar Apansyah.
Ia juga menekankan pentingnya membangun budaya akuntabilitas di setiap lini pemerintahan. Menurutnya, predikat WTP seharusnya menjadi pemicu untuk terus memperbaiki, bukan justru membuat lengah.
“WTP itu awal, bukan akhir. Transparansi dan akuntabilitas harus jadi prioritas bersama,” katanya.
Langkah Komisi III DPRD ini menjadi sinyal bahwa lembaga legislatif tak sekadar menjadi pemberi apresiasi, tapi juga penjaga komitmen terhadap reformasi birokrasi dan pengelolaan anggaran yang lebih bertanggung jawab.
Karena dalam pandangan Apansyah, yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya laporan keuangan yang rapi, tetapi dampak nyata dari pengelolaan anggaran yang tepat sasaran, bersih, dan berpihak pada rakyat. (HM/Adv/DPRDKaltim)
