UpdateNusantara.id, Samarinda – Seorang petani paruh baya terlihat resah menatap sawahnya yang mulai menguning. Bukan karena panen yang mendekat, tetapi karena pupuk bersubsidi yang dijanjikan belum juga datang.
Di balik kisah ini, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Yenni Eviliana, mengangkat satu pertanyaan penting: sampai kapan petani terus dirugikan oleh sistem distribusi pupuk yang tidak transparan?
“Distribusi pupuk harus berbasis data yang akurat dan transparan. Ini soal efisiensi sistem, bukan hanya penindakan,” tegas Yenni dalam keterangannya.
Yenni tidak sedang mencari kambing hitam. Ia justru menawarkan langkah reformasi menyeluruh, mulai dari digitalisasi hingga keterlibatan komunitas tani dalam proses pengawasan.
Menurutnya, kasus penyimpangan pupuk bersubsidi yang terus berulang menandakan sistem yang sudah tidak layak ditambal sulam.
Ia membayangkan sebuah sistem berbasis teknologi, di mana distribusi pupuk bisa dipantau secara real-time. Dari data petani penerima, jalur distribusi, hingga lokasi penyaluran terakhir di lapangan—semuanya terekam dan bisa diakses pihak terkait.
“Kalau semuanya berbasis sistem yang terbuka dan akuntabel, ruang untuk penyimpangan akan semakin sempit,” katanya.
Tapi bagi Yenni, ini bukan sekadar soal teknis. Ini adalah urusan keadilan dan ketahanan pangan, dua hal yang sangat mendasar dalam pembangunan daerah.
Di tengah gempuran krisis global dan ancaman inflasi pangan, Kaltim tidak bisa lagi membiarkan petaninya bertarung tanpa perlindungan sistem.
“Petani kita tidak boleh lagi menjadi korban dari lemahnya sistem. Justru mereka harus jadi bagian dari sistem itu sendiri, diberdayakan lewat informasi dan akses,” ujar Yenni dengan nada tegas.
Ia juga menyerukan agar pemerintah daerah mulai membuka ruang kolaborasi dengan lembaga pengawas independen dan penegak hukum.
Tidak cukup hanya mengandalkan birokrasi internal. Harus ada ekosistem pengawasan yang aktif, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Langkah ini, menurutnya, akan menjadi fondasi baru dalam membangun kepercayaan petani terhadap program bantuan negara. Terutama dalam konteks subsidi yang selama ini rawan disalahgunakan.
“Ini bukan hanya soal pupuk. Ini soal masa depan pertanian Kaltim. Kalau kita serius ingin membangun ketahanan pangan, maka tata kelola distribusinya harus bersih sejak dari hulu,” tutupnya. (HM/Adv/DPRDKaltim)
