UpdateNusantara.id, SAMARINDA – Munculnya genangan di sejumlah titik Kota Samarinda usai hujan kembali menjadi perhatian DPRD Samarinda. Kondisi tersebut dinilai perlu dilihat dalam konteks pembangunan dan pembenahan sistem drainase yang hingga kini masih berlangsung secara bertahap.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan persoalan genangan tidak bisa ditangani secara instan. Pemerintah membutuhkan tahapan mulai dari pemetaan persoalan, perencanaan, hingga pembangunan infrastruktur drainase di setiap kawasan.
Menurutnya, pekerjaan drainase yang dilakukan Pemkot Samarinda saat ini merupakan bagian dari proses panjang untuk membenahi sistem pengendalian air. Karena itu, hasilnya tidak bisa langsung dirasakan secara merata di seluruh wilayah.
“Penanganan genangan memang membutuhkan proses. Tidak bisa hari ini dikerjakan, kemudian besok semua persoalan langsung selesai. Ada perencanaan dan pekerjaan yang harus dilakukan secara bertahap,” ujar Deni.
Ia menjelaskan, karakteristik setiap wilayah di Samarinda berbeda. Kapasitas saluran, kondisi lingkungan, hingga kebutuhan infrastruktur menjadi faktor yang perlu diperhitungkan dalam penanganan genangan.
Sejumlah proyek drainase pun masih dalam tahap pengerjaan. Pemerintah, kata Deni, perlu memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana agar sistem drainase yang dibangun nantinya mampu berfungsi secara optimal ketika menghadapi curah hujan tinggi.
“Yang sekarang dikerjakan tentu harus terus dikawal. Kita ingin pembangunan yang dilakukan benar-benar menyelesaikan persoalan di kawasan yang selama ini rawan tergenang,” katanya.
Deni juga meminta masyarakat tidak menjadikan munculnya genangan di satu kawasan sebagai gambaran bahwa seluruh sistem drainase Samarinda bermasalah. Sebab, kondisi setiap titik berbeda dan sebagian infrastrukturnya masih dalam proses pembenahan.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa pembangunan drainase tidak akan cukup apabila tidak diikuti dengan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
Sampah yang masuk ke saluran air berpotensi menghambat aliran dan mengurangi kapasitas drainase dalam menampung air hujan. Karena itu, kebiasaan membuang sampah ke parit maupun saluran air perlu dihentikan.
“Pembangunan fisik saja tidak cukup. Masyarakat juga punya peran. Jangan membuang sampah ke saluran karena ketika drainase tersumbat, aliran air akan terganggu dan akhirnya genangan bisa muncul,” tegasnya.
Ia berharap masyarakat dapat ikut menjaga saluran yang sudah dibangun pemerintah. Selain menjaga kebersihan, warga juga diharapkan segera melaporkan apabila menemukan saluran yang tersumbat atau mengalami kerusakan.
Deni menegaskan, penanganan genangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah berkewajiban memperbaiki infrastruktur, sedangkan masyarakat memiliki peran menjaga agar fasilitas tersebut tetap berfungsi.
“Pemerintah terus melakukan pembenahan, tetapi masyarakat juga harus ikut menjaga. Kalau drainasenya sudah baik dan salurannya tidak dipenuhi sampah, tentu upaya mengurangi genangan akan lebih maksimal,” pungkasnya. (MRD/Adv/DPRDSamarinda)
