UpdateNusantara.id, SAMARINDA – Perbedaan pandangan dalam pembahasan anggaran antara DPRD dan Pemprov Kaltim bukan disebabkan penolakan terhadap program pembangunan. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menegaskan pihak legislatif tetap mendukung kegiatan pemerintah, tetapi meminta pola penganggarannya mengikuti ketentuan yang berlaku.
Ia menjelaskan, persoalan yang menjadi pembahasan selama beberapa hari terakhir berkaitan dengan penggunaan skema Multi Years Contract (MYC) dan Single Years Contract (SYC). Menurutnya, kedua skema tersebut merupakan metode pelaksanaan kontrak, sehingga tidak seharusnya mengaburkan pembahasan mengenai substansi program yang direncanakan.
Darlis menekankan, DPRD tidak pernah mempermasalahkan tujuan maupun kebutuhan pembangunan yang diajukan pemerintah. Keberatan yang disampaikan lebih diarahkan pada mekanisme penganggaran yang dinilai belum memenuhi ketentuan administratif.
“Jangan sampai persoalan metode kontrak dianggap sebagai penolakan terhadap pembangunan. Bagi kami, yang paling penting adalah program atau kegiatannya. Kami tidak keberatan dengan kegiatan tersebut, tetapi mekanisme yang digunakan harus sesuai aturan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Darlis mengingatkan bahwa kegagalan mencapai kesepakatan dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dapat membawa konsekuensi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.
Dalam situasi tersebut, pemerintah provinsi memiliki alternatif menggunakan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai dasar pelaksanaan anggaran. Namun, konsekuensinya ruang pemerintah untuk menghadirkan program baru akan menjadi terbatas.
Menurutnya, penggunaan Perkada membuat belanja daerah lebih banyak diarahkan untuk membiayai kegiatan rutin yang telah berjalan pada tahun sebelumnya. Sementara itu, program pembangunan baru berpotensi menunggu hingga pembahasan APBD Perubahan yang diperkirakan berlangsung sekitar Juni tahun berikutnya.
“Kalau akhirnya menggunakan Perkada, pemerintah tidak memiliki keleluasaan untuk memasukkan program-program baru. Anggaran yang berjalan pada dasarnya hanya melanjutkan belanja rutin seperti tahun sebelumnya,” jelas Darlis.
Ia menilai keterbatasan tersebut dapat berpengaruh terhadap pelayanan publik. Sejumlah kebutuhan yang memerlukan penanganan berkelanjutan, seperti perawatan jalan dan perbaikan sarana pendidikan, dikhawatirkan tidak bisa segera diakomodasi melalui program baru.
Karena itu, Darlis berharap perbedaan pandangan dalam pembahasan anggaran tidak berkembang menjadi konflik politik maupun ajang saling menyalahkan antara DPRD dan pemerintah provinsi.
Ia mengingatkan bahwa DPRD telah memulai proses pembahasan anggaran sejak 27 Juli. Dengan demikian, seluruh pihak perlu melihat persoalan tersebut secara proporsional dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Di sisi lain, Darlis mengapresiasi keputusan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Gubernur Kaltim yang akhirnya menerima hasil pembahasan bersama DPRD. Kesepakatan tersebut dinilai menjadi jalan keluar agar proses penganggaran dapat dilanjutkan tanpa harus menempuh opsi penerbitan Perkada.
Dengan tercapainya kesepakatan itu, ia berharap program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat tetap dapat berjalan sesuai perencanaan dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah. (MRD/Adv/DPRDKaltim)















