UpdateNusantara.id, SAMARINDA – Keabsahan ijazah anggota legislatif menjadi sorotan menyusul munculnya petisi daring yang mendesak pemeriksaan dokumen pendidikan para wakil rakyat.
Petisi tersebut mendorong agar pemeriksaan ijazah tidak hanya menyasar anggota DPR RI, tetapi juga seluruh anggota DPRD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Agus Suwandi, menegaskan bahwa persyaratan pendidikan bagi calon anggota legislatif harus diterapkan secara setara, baik di tingkat nasional maupun daerah. Karena itu, setiap dugaan penggunaan ijazah bermasalah perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan sesuai ketentuan hukum.
Agus menilai tidak semestinya terdapat perbedaan perlakuan dalam penerapan persyaratan pendidikan antara anggota legislatif pusat dan daerah.
“Ketentuan pendidikan itu harus berlaku sama. Kalau di tingkat pusat mensyaratkan minimal SMA, daerah juga harus mengikuti aturan tersebut. Kalau ada dugaan pelanggaran, tentu perlu diperiksa dan jangan sampai ada perlakuan yang berbeda,” ujarnya.
Ia menjelaskan, apabila pemeriksaan membuktikan adanya pemalsuan ijazah, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui evaluasi administratif. Status keanggotaan yang bersangkutan juga dapat terancam, disertai kemungkinan pertanggungjawaban pidana.
Menurut Agus, jabatan sebagai wakil rakyat memiliki konsekuensi tanggung jawab besar karena setiap anggota dewan memperoleh mandat untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, rekam jejak dan keabsahan dokumen persyaratan harus dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau memang terbukti ada pemalsuan, konsekuensinya bisa sampai PAW. Selain itu, aspek pidananya juga harus diproses apabila unsur pelanggarannya terpenuhi,” tegasnya.
Meski demikian, Agus mengingatkan agar dugaan pelanggaran dibedakan dengan persoalan administrasi atau penetapan kesetaraan pendidikan. Apabila seseorang memiliki dokumen rekomendasi dari instansi berwenang yang menyatakan jenjang pendidikannya setara dengan SMA, dasar penerbitan rekomendasi tersebut perlu ditelusuri terlebih dahulu.
Ia menyebut, dokumen maupun keterangan dari instansi terkait tetap dapat diuji untuk memastikan apakah pengakuan kesetaraan pendidikan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kalau ada rekomendasi dari Dinas Pendidikan yang menyatakan pendidikannya setara SMA, tentu perlu dilihat lagi dasar dan proses penerbitannya. Hal seperti itu masih bisa dikaji dan dibahas lebih lanjut,” jelas Agus.
Lebih lanjut, kata Agus, merujuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur bahwa calon anggota legislatif sekurang-kurangnya harus menamatkan pendidikan SMA atau sederajat.
Dengan ketentuan tersebut, Agus menilai persyaratan pencalonan tidak boleh ditafsirkan melampaui aturan yang telah ditetapkan. Namun, ijazah yang digunakan tetap harus memiliki pengakuan resmi dari lembaga pemerintah yang berwenang.
“Batas minimalnya memang SMA, SMK atau sederajat. Jadi tidak bisa kemudian dipaksakan harus sarjana. Yang penting, ijazah yang menjadi persyaratan itu benar-benar diakui oleh instansi pendidikan yang berwenang,” paparnya.
Agus juga menilai pengawasan terhadap anggota legislatif semestinya mencakup berbagai aspek kepatuhan, bukan hanya kelengkapan dokumen pendidikan. Pemeriksaan kesehatan maupun tes narkoba, menurutnya, juga perlu menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas dan integritas wakil rakyat.
“Jadi pengawasan jangan hanya berhenti pada persoalan ijazah. Ketentuan lain, termasuk pemeriksaan atau tes narkoba, juga bisa diterapkan untuk memastikan anggota dewan tetap menjaga integritasnya,” terangnya.
Terakhir, langkah ini dianggap penting untuk memastikan para pejabat publik memenuhi persyaratan administrasi sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. (MRD/Adv/DPRDKaltim)















