UpdateNusantara.id, SAMARINDA – Program penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kalimantan Timur (Kaltim) mendapat dukungan dari DPRD Kaltim. Namun, pemerintah daerah juga diminta memberikan penghargaan kepada masyarakat yang selama ini konsisten memenuhi kewajiban pajak tepat waktu.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menilai kebijakan relaksasi pajak yang kembali digulirkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dapat menjadi salah satu cara meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di sisi lain, kebijakan tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyelesaikan tunggakan tanpa terbebani denda keterlambatan.
Program yang berlangsung sejak 21 September hingga 22 November 2026 itu menjadi kesempatan bagi pemilik kendaraan bermotor untuk melunasi kewajiban pajaknya dengan mendapatkan penghapusan sanksi administrasi.
Firnadi menyebut, kebijakan yang dijalankan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim tersebut telah beberapa kali diterapkan. Berdasarkan laporan yang diterima Komisi II DPRD Kaltim, pelaksanaan sebelumnya menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan.
“Program seperti ini patut didukung karena memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus membantu pemerintah meningkatkan pendapatan daerah. Apalagi, dari pelaksanaan sebelumnya, hasil yang kami terima melalui laporan cukup positif,” katanya.
Menurutnya, penghapusan denda memberikan peluang bagi pemerintah untuk menarik kembali pokok pajak kendaraan yang selama ini belum dibayarkan. Dengan demikian, masyarakat memperoleh keringanan, sementara pemerintah daerah berpeluang meningkatkan penerimaan dari sektor pajak kendaraan.
Meski demikian, Firnadi mengingatkan agar pemerintah tidak hanya memberikan perhatian kepada masyarakat yang memiliki tunggakan. Wajib pajak yang selama ini tertib menjalankan kewajibannya juga perlu mendapatkan bentuk apresiasi yang sepadan.
Ia menilai, keseimbangan kebijakan tersebut penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Sebab, jangan sampai program penghapusan denda justru menimbulkan anggapan bahwa menunda pembayaran pajak lebih menguntungkan dibandingkan membayar tepat waktu.
“Orang yang sudah disiplin membayar pajak juga harus diperhatikan. Jangan sampai mereka merasa tidak mendapatkan keuntungan apa pun karena selama ini selalu memenuhi kewajibannya, sementara yang menunggak justru memperoleh keringanan,” tegasnya.
Firnadi mengungkapkan, persoalan pemberian penghargaan bagi wajib pajak yang patuh turut menjadi perhatian Komisi II DPRD Kaltim. Pihaknya ingin memastikan kebijakan relaksasi tidak mengabaikan kontribusi masyarakat yang selama ini konsisten membayar pajak sesuai ketentuan.
Ia menyebutkan, berdasarkan komunikasi dengan pemerintah provinsi, skema apresiasi bagi wajib pajak yang taat ternyata juga telah disiapkan. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi pelengkap program penghapusan denda agar kedua kelompok wajib pajak tetap mendapatkan perhatian.
“Pemerintah sudah menyampaikan adanya rencana pemberian apresiasi kepada masyarakat yang taat pajak. Ini penting agar kebijakan keringanan bagi penunggak dan penghargaan bagi mereka yang disiplin bisa berjalan seimbang,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Firnadi berharap langkah optimalisasi penerimaan daerah tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka pendapatan, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan bagi seluruh wajib pajak.
Ia pun mengajak masyarakat yang masih memiliki tunggakan PKB untuk memanfaatkan program penghapusan denda tersebut sebelum masa relaksasi berakhir pada 22 November 2026.
Menurutnya, kepatuhan membayar pajak perlu terus dibangun melalui kebijakan yang memberikan manfaat sekaligus penghargaan bagi masyarakat yang menjalankan kewajibannya. (MRD/Adv/DPRDKaltim)















