AdvertorialDPRD KALTIM

Anggaran MYC Rp1,24 Triliun Belum Dibahas, Agusriansyah Minta Pemprov Lengkapi Kajian

×

Anggaran MYC Rp1,24 Triliun Belum Dibahas, Agusriansyah Minta Pemprov Lengkapi Kajian

Sebarkan artikel ini
Anggota Banggar DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan. (Foto : MRD)
Example 468x60

UpdateNusantara.id, SAMARINDA – Usulan Pemprov Kaltim untuk mengalokasikan Rp1,24 triliun bagi proyek kontrak tahun jamak atau Multi-Years Contract (MYC) belum bisa dipastikan mendapat persetujuan DPRD Kaltim.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, meminta rencana tersebut dikaji secara menyeluruh sebelum masuk pada tahap pengambilan keputusan.

Kehati-hatian tersebut dinilai penting, mengingat kondisi keuangan daerah pada 2027 diproyeksikan mengalami penyusutan dengan APBD sekitar Rp12 triliun. Pemerintah perlu memastikan pembiayaan proyek jangka panjang tidak mengurangi kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan lainnya.

Agusriansyah menegaskan, posisi DPRD saat ini belum dapat disebut menerima maupun menolak usulan tersebut. Sebab, pembahasan resmi bersama legislatif belum dilakukan dan belum ada keputusan persetujuan dari DPRD.

“Belum tepat kalau disebut DPRD menolak usulan MYC. Persetujuannya saja belum dibahas. Saat ini pemerintah baru menyampaikan usulan, sehingga masih ada tahapan yang harus dilalui sebelum menentukan sikap,” jelasnya.

Persoalan ini mencuat setelah pimpinan DPRD Kaltim menggelar rapat internal belum lama ini. Pertemuan yang awalnya diagendakan sebagai pembahasan Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tersebut kemudian dialihkan menjadi rapat pimpinan.

Perubahan agenda itu menyusul adanya dua kali penyampaian usulan dari Pemprov Kaltim dengan nilai anggaran berbeda. Surat pertama tertanggal 11 November 2026 mencantumkan kebutuhan anggaran sebesar Rp1,28 triliun. Sehari kemudian, pemerintah kembali mengirimkan revisi usulan dengan nilai Rp1,24 triliun.

Dalam rencana tersebut, terdapat sejumlah proyek infrastruktur dan fasilitas pelayanan publik, di antaranya pembangunan jalan Sotek-Bongan, Jalan Kepala Telake, serta Rumah Sakit Aji Muhammad Salehuddin II. Proyek-proyek itu direncanakan menggunakan skema pembiayaan hingga 2029.

Menurut Agusriansyah, besarnya nilai anggaran dan durasi pelaksanaan proyek mengharuskan pemerintah memberikan gambaran fiskal yang jelas. Terlebih, komitmen pembiayaan MYC akan berpengaruh terhadap ruang anggaran pada tahun-tahun berikutnya.

Karena itu, Pemprov Kaltim diminta memaparkan kemampuan keuangan daerah untuk dua hingga tiga tahun mendatang. DPRD juga perlu mengetahui bagaimana keberlanjutan proyek tersebut tanpa mengorbankan program pembangunan lain yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Selain mempertimbangkan kemampuan anggaran, Agusriansyah meminta seluruh dokumen teknis dan administratif disiapkan sebelum usulan dibahas lebih jauh. Dokumen tersebut meliputi studi kelayakan, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), perencanaan teknis, kepastian lahan, hingga kesiapan operasional rumah sakit, termasuk kebutuhan tenaga medis.

Ia juga menilai pembahasan tidak boleh hanya terpusat di tingkat pimpinan DPRD. Komisi-komisi terkait perlu dilibatkan untuk menilai aspek teknis, manfaat, serta dampak dari setiap proyek yang diusulkan.

“Semua tahapan harus diperiksa terlebih dahulu. Kita perlu melihat apakah persyaratan administrasinya sudah terpenuhi, apakah ada prosedur yang terlewat, dan bagaimana dampak hukumnya. Tidak kalah penting, harus jelas manfaat serta hasil yang akan dirasakan masyarakat dari proyek tersebut,” tegasnya.

Agusriansyah turut menyoroti waktu penyampaian usulan yang dinilai cukup terlambat karena baru masuk pada November. Padahal, perencanaan pembangunan daerah semestinya telah melalui proses konsolidasi sejak penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Untuk itu, DPRD membutuhkan penjelasan mengenai proses penyusunan usulan tersebut, termasuk apakah telah melalui konsultasi atau pemeriksaan dengan Inspektorat maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Agusriansyah berharap seluruh tahapan tersebut dapat memberikan gambaran objektif mengenai kelayakan proyek, kemampuan fiskal daerah, serta manfaatnya bagi masyarakat sebelum DPRD menentukan sikap terhadap usulan MYC senilai Rp1,24 triliun tersebut. (MRD/Adv/DPRDKaltim)

Example 120x600