UpdateNusantara.id, SAMARINDA – Pemerataan pendidikan di wilayah pedalaman Kutai Timur (Kutim) dan Berau masih menghadapi sejumlah kendala. Keterbatasan bangunan sekolah, sarana pembelajaran hingga jumlah tenaga pendidik menjadi persoalan yang perlu segera ditangani pemerintah.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras, mengatakan kondisi tersebut masih ditemukan di sejumlah kecamatan, terutama wilayah yang jauh dari pusat perkotaan. Di Kutim, beberapa daerah yang membutuhkan perhatian di antaranya Sandaran, Sangkulirang, Busang, dan Muara Ancalong.
Menurutnya, pemenuhan kebutuhan pendidikan di kawasan tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Karena itu, diperlukan langkah lebih serius untuk memastikan anak-anak di daerah pelosok memperoleh layanan pendidikan yang setara dengan wilayah lainnya.
“Masih ada kebutuhan yang belum terpenuhi, baik berkaitan dengan bangunan dan fasilitas sekolah maupun ketersediaan guru. Jadi, pemerataan pendidikan di Kutai Timur masih membutuhkan perhatian lebih,” ujar Agus.
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Kaltim memiliki tanggung jawab dalam penyediaan dan pengembangan fasilitas pendidikan tingkat SMA, SMK, serta sekolah luar biasa (SLB). Oleh sebab itu, kebutuhan sekolah yang menjadi kewenangan provinsi harus menjadi perhatian dalam penyusunan program pembangunan.
Agus juga mengapresiasi dukungan pemerintah kabupaten yang telah menyediakan lahan untuk pembangunan sejumlah sekolah baru. Langkah tersebut dinilai menjadi bentuk sinergi penting antara pemerintah kabupaten dan provinsi dalam memperluas akses pendidikan.
Di Kutim, dukungan lahan diberikan untuk pembangunan SMA Negeri 3 Sangatta Utara dan SMA Negeri 2 Sangatta Selatan. Sementara di Kabupaten Berau, pemerintah daerah turut menyiapkan lahan bagi pembangunan SMA Negeri 16 dan SMA Negeri 17.
Menurut Agus, ketersediaan lahan merupakan langkah awal yang penting agar pembangunan sekolah baru dapat direalisasikan. Ia menilai respons pemerintah kabupaten terhadap kebutuhan tersebut patut diapresiasi karena dapat membantu mengatasi keterbatasan akses pendidikan di sejumlah wilayah.
“Dukungan pemerintah kabupaten cukup baik. Mereka sudah menunjukkan komitmen dengan menyiapkan dan menghibahkan lahan untuk pembangunan sekolah baru. Ini tentu menjadi modal penting untuk memperluas layanan pendidikan,” ungkapnya.
Meski demikian, Agus mengingatkan bahwa penyediaan lahan tidak otomatis menyelesaikan persoalan. Pemerintah provinsi tetap harus menyiapkan anggaran pembangunan agar rencana pendirian sekolah tidak berhenti pada tahap hibah tanah.
Ia memastikan Komisi IV DPRD Kaltim akan mendorong agar kebutuhan pendidikan di Kutim dan Berau mendapat perhatian dalam pembahasan anggaran daerah. Termasuk memperjuangkan pembiayaan pembangunan fasilitas sekolah dan pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik.
Agus berharap koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten terus diperkuat sehingga berbagai kebutuhan pendidikan yang selama ini disampaikan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara konkret.
“Kami akan mendorong agar dukungan anggaran untuk sektor pendidikan bisa mencukupi. Jangan sampai lahan sudah tersedia, tetapi pembangunan sekolah tidak berjalan karena terkendala pembiayaan. Harapannya, kebutuhan masyarakat bisa direalisasikan secara bertahap,” pungkasnya. (MRD/Adv/DPRDKaltim)















