AdvertorialDPRD KALTIM

Baharuddin Demmu Tolak Usulan MYC, Persoalkan Proyek Jalan di Bongan Masuk Kawasan Hutan Lindung

×

Baharuddin Demmu Tolak Usulan MYC, Persoalkan Proyek Jalan di Bongan Masuk Kawasan Hutan Lindung

Sebarkan artikel ini
Sekretaris Fraksi PAN-Nasdem DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu. (Foto : MRD)
Example 468x60

UpdateNusantara.id, SAMARINDA – Fraksi PAN-Nasdem DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) belum bersedia menyetujui usulan proyek dengan skema Multi Years Contract (MYC) senilai triliunan rupiah. Fraksi tersebut menilai rencana pemerintah masih menyisakan persoalan mendasar, terutama terkait perizinan penggunaan kawasan hutan lindung dan kelengkapan dokumen proyek.

Sikap tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi PAN-Nasdem DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, setelah mengikuti rapat konsultasi mengenai usulan anggaran dan pelaksanaan pekerjaan melalui skema MYC di Kantor DPRD Kaltim.

Demmu mengatakan, pembahasan proyek bernilai besar tersebut tidak semestinya dilakukan secara terburu-buru. Setiap fraksi perlu menelaah dokumen dan persyaratan yang diajukan pemerintah sebelum menentukan keputusan.

Ia mengungkapkan, dalam rapat konsultasi tersebut hampir seluruh fraksi memilih membawa persoalan MYC ke pembahasan internal masing-masing untuk menentukan sikap resmi.

“Bagi kami di PAN-Nasdem, usulan kontrak tahun jamak ini harus diperiksa secara menyeluruh terlebih dahulu. Jangan sampai keputusan diambil terlalu cepat, sementara masih ada dokumen dan persyaratan yang belum dipastikan kelengkapannya,” ujarnya.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Demmu adalah rencana pekerjaan jalan di Kecamatan Bongan, yang menurutnya berada di kawasan hutan lindung. Kondisi tersebut dinilai berisiko apabila proyek tetap dilanjutkan tanpa kepastian izin penggunaan kawasan.

Selain persoalan kawasan hutan, ia juga mempertanyakan status ruas jalan yang masuk dalam usulan MYC tersebut. Jalan itu disebut masih berstatus non-status, sehingga membutuhkan kejelasan dari pemerintah sebelum pekerjaan ditetapkan.

Demmu menilai, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan rencana pembangunan tanpa memastikan seluruh aspek legalitasnya. Terlebih, izin pinjam pakai kawasan hutan belum tentu dapat diterbitkan oleh pihak berwenang.

“Bagaimana kalau nantinya izin penggunaan kawasan hutan tidak disetujui? Ini yang harus dijawab terlebih dahulu. Jangan sampai pekerjaan sudah ditetapkan dalam kontrak, tetapi persoalan perizinan dan status jalannya belum jelas. Atas dasar itu, kami di Fraksi PAN-Nasdem memilih menolak,” tegasnya.

Ia menambahkan, penolakan tersebut berkaitan dengan kehati-hatian dalam menyetujui proyek yang menggunakan anggaran daerah dalam jangka waktu beberapa tahun. Menurutnya, kepastian administrasi, legalitas lahan, serta kesiapan pelaksanaan harus menjadi syarat utama sebelum pemerintah dan DPRD mengambil keputusan.

Fraksi PAN-Nasdem, lanjut Demmu, akan menggelar pembahasan internal untuk mematangkan sikap terhadap usulan tersebut. Namun, ia memastikan pihaknya tidak akan mendukung pengesahan MYC apabila persoalan mendasar yang ditemukan belum mendapatkan penyelesaian.

Bahkan, apabila pemerintah dan DPRD berencana mempercepat persetujuan dalam pembahasan lanjutan, Fraksi PAN-Nasdem tetap akan menyampaikan keberatan.

“Pembahasan masih akan berlanjut dan kami akan mematangkan sikap melalui rapat fraksi. Tetapi prinsipnya, kalau usulan ini tetap dipaksakan untuk disetujui tanpa kejelasan dokumen maupun perizinan, kami akan menyatakan penolakan,” pungkasnya. (MRD/Adv/DPRDKaltim)

Example 120x600