AdvertorialDPRD KALTIM

DPRD Kaltim Soroti Isu Relokasi Badak Pari, Hasanuddin Mas’ud Siapkan RDP dengan Perusahaan

×

DPRD Kaltim Soroti Isu Relokasi Badak Pari, Hasanuddin Mas’ud Siapkan RDP dengan Perusahaan

Sebarkan artikel ini
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud. (Foto : MRD)
Example 468x60

UpdateNusantara.id, SAMARINDA – Dugaan pemindahan badak kalimantan betina bernama Pari dari habitat alaminya di Hutan Lindung Buring Ayok, Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), menjadi perhatian DPRD Kaltim. Rencana pemindahan satwa dilindungi tersebut perlu ditelusuri, terutama terkait dugaan adanya kepentingan aktivitas pertambangan.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, meminta informasi mengenai rencana translokasi Pari ke Suaka Badak Kelian di Kabupaten Kutai Barat diperjelas. Ia menegaskan, kegiatan pertambangan tidak boleh mengabaikan ketentuan perlindungan kawasan hutan maupun kelangsungan hidup satwa yang dilindungi.

Menurut Hasanuddin, setiap perusahaan harus menjalankan kegiatan sesuai batas wilayah dan perizinan yang dimiliki. Terlebih, kawasan hutan lindung dan konservasi memiliki ketentuan khusus yang tidak bisa diperlakukan sama dengan kawasan pertambangan biasa.

“Pertambangan memiliki aturan dan batas wilayah yang harus dipatuhi. Ada kawasan hutan lindung, hutan konservasi, hingga hutan rakyat yang harus dijaga. Kalau memang statusnya kawasan perlindungan, tentu tidak boleh dimanfaatkan sembarangan,” ujarnya.

Hasanuddin mengaku belum memperoleh penjelasan lengkap mengenai alasan pemindahan badak tersebut. Karena itu, ia meminta dugaan keterkaitan translokasi dengan perluasan pertambangan maupun perubahan fungsi kawasan di Mahulu tidak dibiarkan tanpa kejelasan.

Ia menilai perlu ada penelusuran untuk mengetahui apakah pemindahan Pari memang didasarkan pada kebutuhan konservasi atau berkaitan dengan kepentingan operasional perusahaan.

“Saya belum mengetahui secara utuh apa yang melatarbelakangi pemindahan badak itu. Jika benar ada kaitannya dengan kegiatan pertambangan di Mahakam Ulu, persoalan ini harus diperiksa lebih jauh agar semuanya jelas,” kata Hasanuddin.

Sebagai tindak lanjut, DPRD Kaltim berencana mengundang perusahaan terkait melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP). Langkah tersebut diperlukan untuk meminta penjelasan mengenai aktivitas perusahaan, batas konsesi, serta dampaknya terhadap habitat satwa dilindungi.

Hasanuddin menegaskan, DPRD tidak ingin aktivitas ekonomi menjadi alasan untuk mengorbankan kawasan habitat satwa. Ia meminta perusahaan memberikan keterangan secara terbuka agar persoalan tersebut dapat diketahui duduk perkaranya.

“Kita harus mengetahui perusahaan mana yang berkaitan dengan persoalan ini. Nanti perlu dilakukan RDP untuk meminta penjelasan. Prinsipnya, kami tidak membenarkan kerusakan habitat hanya karena kepentingan pertambangan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa perlindungan lingkungan tidak hanya menyangkut keberadaan badak Pari. Ekosistem hutan Mahulu menjadi tempat hidup berbagai jenis satwa yang keberlangsungannya harus dijaga.

Menurutnya, Indonesia telah memiliki regulasi perlindungan satwa dan sejumlah wadah koordinasi konservasi. Aturan tersebut harus menjadi pedoman bagi pemerintah maupun pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas di kawasan yang memiliki nilai ekologis.

Untuk memperoleh informasi lebih lengkap, Hasanuddin menyebut DPRD juga akan berkoordinasi dengan Bupati Mahulu. Keterangan pemerintah daerah dinilai penting untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan, termasuk latar belakang rencana pemindahan badak tersebut.

Hasil penelusuran dan koordinasi itu nantinya akan menjadi bahan pertimbangan DPRD dalam menentukan langkah selanjutnya, baik melalui fungsi pengawasan maupun tindak lanjut administratif sesuai kewenangan. (MRD/Adv/DPRDKaltim)

Example 120x600