UpdateNusantara.id, SAMARINDA – Penanganan longsor pada turap Sungai Mahakam di kawasan Teras Samarinda perlu segera mendapat kejelasan terkait tanggung jawab pemerintah. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, menegaskan perbaikan infrastruktur tersebut harus disesuaikan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Samsun mengatakan, pemerintah yang memiliki kewenangan atas infrastruktur tersebut juga harus bertanggung jawab menyiapkan anggaran penanganannya.
Ia mengaku belum menemukan pembahasan khusus mengenai alokasi perbaikan turap tersebut dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) dalam proses pembahasan anggaran yang tengah berjalan. Namun, ia membuka kemungkinan anggaran itu belum tercermati olehnya.
“Sampai sekarang saya belum melihat usulan dari Dinas PU untuk penanganan itu dalam pembahasan anggaran. Bisa saja saya belum mencermatinya. Yang jelas, kalau statusnya menjadi tanggung jawab provinsi, pemerintah provinsi harus menyiapkan pembiayaannya,” kata Samsun.
Menurutnya, penentuan pihak yang bertanggung jawab tidak bisa dilakukan tanpa melihat status dan kewenangan pengelolaan infrastruktur. Apabila kerusakan berada pada aset yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten atau kota, maka pembiayaan perbaikannya harus masuk dalam anggaran daerah masing-masing.
Sebaliknya, jika infrastruktur tersebut merupakan kewenangan Pemprov Kaltim, maka pemerintah provinsi berkewajiban mengambil langkah penanganan melalui alokasi anggaran yang tersedia.
Samsun menambahkan, pemerintah kabupaten/kota sebenarnya masih memiliki peluang mengajukan bantuan keuangan kepada provinsi apabila kemampuan fiskal daerah tidak mencukupi untuk menangani kerusakan infrastruktur.
Namun, skema bantuan tersebut juga menghadapi tantangan. Sebab, hingga saat ini Gubernur Kaltim belum menyalurkan bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota.
Ia menjelaskan, kondisi keuangan daerah menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan alokasi belanja. Pemprov Kaltim masih harus memenuhi sejumlah kewajiban anggaran yang belum seluruhnya terakomodasi.
Karena itu, menurut Samsun, pemerintah perlu menyusun prioritas belanja secara cermat agar kebutuhan wajib daerah tidak terabaikan.
“Masih banyak kewajiban belanja pemerintah provinsi yang harus diselesaikan. Jadi, sebelum menentukan sumber anggaran untuk perbaikan, harus dipastikan lebih dulu siapa yang memiliki tanggung jawab atas infrastruktur tersebut,” tegasnya.
Samsun berharap kejelasan pembagian kewenangan dapat segera dipastikan sehingga penanganan longsor turap di kawasan Teras Samarinda tidak terhambat persoalan administrasi maupun pembiayaan. (MRD/Adv/DPRDKaltim)















