UpdateNusantara.id, SAMARINDA – Agenda Rapat Paripurna ke-36 DPRD Kaltim yang membahas persetujuan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 menuai pertanyaan dari kalangan anggota dewan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, mempertanyakan dasar penjadwalan rapat yang berlangsung Kamis (19/11/2026) tersebut. Pasalnya, agenda paripurna itu tidak tercantum dalam susunan kegiatan Badan Musyawarah (Banmus) yang sebelumnya telah dibagikan kepada anggota DPRD.
Darlis menilai, persoalan tersebut perlu mendapat penjelasan agar tidak menimbulkan keraguan terhadap mekanisme kelembagaan. Terlebih, rapat paripurna merupakan forum resmi DPRD yang menghasilkan keputusan penting, sehingga seluruh tahapan pelaksanaannya harus sesuai prosedur.
Ia mengingatkan, keabsahan forum menjadi hal mendasar yang harus dipastikan sebelum keputusan rapat dinyatakan berlaku.
“Yang menjadi perhatian saya pertama-tama adalah bagaimana dasar pelaksanaan paripurna ini. Sebab, dalam jadwal Banmus yang kami terima sebelumnya, tidak ada agenda rapat paripurna untuk hari ini,” ungkapnya.
Menurut Darlis, persoalan administratif tersebut tidak boleh dianggap sepele. Sebab, apabila terdapat ketidaksesuaian dalam prosedur penyelenggaraan rapat, hal itu berpotensi berdampak terhadap keputusan yang diambil.
“Jangan sampai forum yang dilaksanakan ternyata bermasalah dari sisi prosedur. Kalau keabsahan paripurnanya dipersoalkan, tentu keputusan yang lahir dari forum itu juga bisa ikut dipertanyakan,” tegasnya.
Namun, dalam pelaksanaan rapat, Ketua DPRD Kaltim telah memberikan penjelasan bahwa agenda tersebut sebelumnya dibahas melalui pertemuan internal antara unsur pimpinan dewan dan Banmus.
Darlis mengatakan, berdasarkan keterangan tersebut, penjadwalan paripurna ternyata telah diputuskan melalui pembahasan internal. Meski begitu, ia menilai informasi mengenai hasil pertemuan tersebut seharusnya disampaikan secara terbuka kepada seluruh anggota DPRD.
Menurutnya, komunikasi yang tidak merata berpotensi membuat sebagian anggota dewan tidak mengetahui perubahan maupun penambahan agenda kegiatan kelembagaan.
Ia mengaku tidak dapat memastikan berapa banyak anggota yang telah menerima informasi tersebut. Namun, kondisi itu menunjukkan pentingnya penyampaian keputusan secara menyeluruh agar tidak menimbulkan perbedaan pemahaman di internal DPRD.
“Saya tidak bisa memastikan apakah seluruh anggota sudah mengetahui hasil pembahasan itu atau belum. Bisa saja ada yang sudah mendapat informasi, tetapi ada juga yang belum mengetahuinya,” tuturnya.
Karena itu, Darlis meminta agar setiap hasil rapat pimpinan bersama Banmus ke depan segera diinformasikan kepada seluruh anggota dewan. Ia memahami Banmus memiliki kewenangan dalam menyusun agenda dan jadwal kegiatan DPRD, tetapi proses penyampaian informasinya tetap harus mengedepankan keterbukaan.
Baginya, transparansi dalam penjadwalan kegiatan bukan hanya penting untuk menjaga koordinasi antaranggota dewan, melainkan juga untuk menghindari munculnya pertanyaan dari masyarakat mengenai proses pengambilan keputusan di lembaga legislatif.
“Setiap keputusan hasil pembahasan pimpinan dengan Banmus sebaiknya langsung disampaikan kepada seluruh anggota. Dengan begitu, tidak ada lagi yang bertanya-tanya mengenai agenda DPRD, dan masyarakat juga bisa mengetahui bagaimana proses penjadwalannya,” pungkasnya. (MRD/Adv/DPRDKaltim)















