UpdateNusantara.id, SAMARINDA – Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Kaltim dinilai perlu mendapat penyesuaian agar sejalan dengan meningkatnya biaya hidup masyarakat. Angka upah sebesar Rp4 juta dianggap sudah tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja di tengah kenaikan harga berbagai kebutuhan.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menilai pemerintah perlu mengevaluasi standar pengupahan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Ia mengusulkan agar besaran upah minimum di Kaltim dapat ditetapkan di atas Rp5 juta.
Menurutnya, kenaikan harga bahan pokok serta kebutuhan sehari-hari telah memberikan tekanan terhadap kemampuan ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut membuat pekerja membutuhkan penghasilan yang lebih layak untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.
“Kalau kita melihat kondisi sekarang, hampir seluruh kebutuhan masyarakat mengalami kenaikan harga. Mulai dari bahan makanan hingga kebutuhan tempat tinggal, semuanya membutuhkan biaya yang semakin besar,” ujarnya.
Agusriansyah berpandangan, penetapan upah minimum tidak semestinya hanya berpatokan pada angka yang berlaku sebelumnya. Pemerintah harus melihat secara langsung perkembangan harga barang dan jasa serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup.
Ia menilai nominal Rp4 juta sudah tidak sebanding dengan pengeluaran yang harus ditanggung pekerja di Kaltim. Karena itu, kenaikan hingga melampaui Rp5 juta dinilai lebih mencerminkan kebutuhan ekonomi masyarakat saat ini.
“Dengan kondisi biaya hidup yang terus meningkat, angka Rp4 juta sudah sulit dianggap mencukupi. Menurut saya, standar upah yang layak setidaknya harus berada di atas Rp5 juta,” tegasnya.
Lebih lanjut, Agusriansyah meminta Kementerian Ketenagakerjaan bersama pemerintah daerah dan pihak terkait tidak mengabaikan persoalan tersebut. Menurutnya, kebijakan pengupahan harus mampu memberikan perlindungan ekonomi bagi pekerja, bukan sekadar memenuhi ketentuan administratif.
Ia juga menilai tingkat kesejahteraan masyarakat seharusnya menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi keberhasilan pemerintah. Sebab, kebijakan pembangunan dan pengelolaan pemerintahan pada akhirnya harus memberikan dampak nyata terhadap kehidupan warga.
“Persoalan ini perlu menjadi perhatian kementerian maupun pemerintah daerah. Ukuran keberhasilan kepemimpinan bukan hanya program yang dijalankan, tetapi bagaimana masyarakat bisa merasakan peningkatan kesejahteraan. Jika kebutuhan hidup masyarakat tidak terpenuhi, berarti ada hal mendasar yang harus dievaluasi,” pungkasnya. (MRD/Adv/DPRDKaltim)















