AdvertorialDPRD KALTIM

Samsun Desak Pemprov Kaltim Tuntaskan Jalan Strategis, Soroti Akses Balikpapan hingga Muara Kaman

×

Samsun Desak Pemprov Kaltim Tuntaskan Jalan Strategis, Soroti Akses Balikpapan hingga Muara Kaman

Sebarkan artikel ini
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Samsun. (Foto : MRD)
Example 468x60

UpdateNusantara.id, SAMARINDA – Pembangunan infrastruktur di Kaltim diminta tidak hanya berorientasi pada pengembangan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), tetapi juga memastikan konektivitas antardaerah berjalan optimal.

Sejumlah ruas jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi masih membutuhkan penyelesaian agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara merata.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim lebih memprioritaskan pekerjaan infrastruktur yang berada dalam kewenangannya. Ia menilai masih terdapat beberapa jalur penting yang membutuhkan peningkatan kapasitas maupun penanganan lanjutan.

Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah akses jalan di kawasan selatan Kaltim, terutama jalur Muara Jawa, Samboja hingga Balikpapan. Menurut Samsun, keberadaan jalan tersebut sangat penting untuk menunjang mobilitas masyarakat sekaligus memperkuat konektivitas wilayah penyangga IKN.

Ia juga menyoroti kondisi Jalan Mulawarman di Balikpapan Timur yang mengarah ke Samboja. Peningkatan kapasitas jalan melalui pelebaran dinilai mendesak karena volume kendaraan semakin besar, sementara daya tampung jalan dinilai tidak lagi memadai.

“Pemerintah provinsi perlu melihat kebutuhan jalur Muara Jawa sampai Samboja dan Balikpapan. Begitu juga Jalan Mulawarman menuju Samboja yang perlu diperlebar. Beban lalu lintasnya sudah semakin tinggi, terlebih Balikpapan akan memiliki peran penting sebagai daerah penyangga ketika aktivitas IKN semakin berkembang,” ujarnya.

Selain kawasan selatan, Samsun turut meminta perhatian terhadap kondisi jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), khususnya jalur Simpang Lembusana menuju Muara Kaman.

Ia menyebut, pembangunan di kawasan tersebut belum sepenuhnya rampung. Beberapa kebutuhan infrastruktur masih harus dituntaskan, di antaranya pembangunan jembatan dan gorong-gorong untuk mengurangi risiko genangan maupun banjir.

Samsun mengakui peningkatan jalan di wilayah itu telah dilakukan secara bertahap menggunakan konstruksi beton kaku atau rigid beton. Meski demikian, masih terdapat sejumlah lokasi rawan longsor yang membutuhkan penanganan khusus dengan dukungan pembiayaan cukup besar.

“Peningkatan jalan di sana sudah berjalan selama beberapa tahun dan sebagian besar sudah menggunakan rigid beton. Tetapi pekerjaan belum sepenuhnya selesai karena masih ada titik longsor yang harus ditangani. Ini membutuhkan biaya besar, sehingga perlu dimasukkan dalam prioritas pembangunan provinsi,” tegasnya.

Menurut Samsun, penyelesaian ruas jalan tersebut semestinya lebih diperhatikan karena merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah provinsi. Ia berharap keterbatasan anggaran tidak membuat pekerjaan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap masyarakat terus tertunda.

Di sisi lain, Samsun mengingatkan bahwa pembangunan IKN harus disertai pemerataan infrastruktur di daerah sekitarnya. Kehadiran ibu kota baru seharusnya menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas konektivitas dan kesejahteraan masyarakat Kaltim, bukan hanya membangun kawasan pusat pemerintahan.

Ia menilai masih terdapat berbagai persoalan mendasar yang belum terselesaikan dalam pengembangan IKN. Mulai dari persoalan penguasaan dan penyelesaian lahan masyarakat hingga pembangunan fasilitas pendukung yang dinilai belum mencukupi kebutuhan kawasan ibu kota baru maupun wilayah penyangganya.

“Keseriusan membangun IKN harus terlihat dari kebijakan yang juga memperhatikan pemerataan. Jangan sampai pembangunan hanya terpusat di kawasan inti, sementara persoalan masyarakat, terutama menyangkut lahan dan fasilitas pendukung, masih belum mendapatkan penyelesaian yang jelas,” ungkapnya.

Samsun berpandangan, keberhasilan pembangunan IKN tidak cukup diukur dari perkembangan kawasan inti saja. Pemerintah juga perlu memastikan daerah-daerah di sekelilingnya memperoleh dampak positif, terutama melalui peningkatan akses jalan, infrastruktur dasar, dan kesempatan ekonomi.

Terakhir, ia mendorong Pemprov Kaltim tidak mengesampingkan pekerjaan jalan yang menjadi kewenangannya. Percepatan pembangunan di wilayah penyangga dinilai penting agar keberadaan IKN benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat Kaltim. (MRD/Adv/DPRDKaltim)

Example 120x600

Tinggalkan Balasan