AdvertorialDPRD KALTIM

330 Guru Non-ASN Terdampak Keterlambatan TPG, Agusriansyah Desak Evaluasi Sistem Pembayaran

×

330 Guru Non-ASN Terdampak Keterlambatan TPG, Agusriansyah Desak Evaluasi Sistem Pembayaran

Sebarkan artikel ini
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan. (Foto : MRD)
Example 468x60

UpdateNusantara.id, SAMARINDA – Penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi sekitar 330 guru non-ASN di Kaltim yang mengalami keterlambatan kembali menjadi sorotan. DPRD Kaltim meminta pemerintah tidak sekadar menyelesaikan persoalan tersebut secara administratif, tetapi membenahi sistem penyaluran agar keterlambatan pembayaran tidak terus berulang setiap tahun.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menilai persoalan pencairan TPG membutuhkan evaluasi dari sisi kebijakan hingga teknis pelaksanaan. Ia mengusulkan tujuh langkah perbaikan sebagai upaya memastikan hak para guru dapat diterima tepat waktu.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak sepenuhnya berada dalam kewenangan pemerintah provinsi. Sebab, pengaturan persyaratan penerima, kebijakan penyaluran, hingga mekanisme transfer anggaran juga melibatkan pemerintah pusat.

Agusriansyah menilai pola keterlambatan yang terus terjadi setiap tahun menunjukkan adanya persoalan dalam tata kelola penyaluran tunjangan yang perlu segera dibenahi.

“Jangan sampai persoalan pembayaran tunjangan ini terus berulang dari tahun ke tahun. Pemerintah harus melihat kembali kebijakan dan mekanisme yang selama ini diterapkan, sehingga keterlambatan bisa dicegah sejak awal,” ujarnya.

Salah satu langkah yang ditawarkan adalah membangun basis data penerima TPG yang terintegrasi. Dengan sistem tersebut, data guru yang telah memenuhi persyaratan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan tanpa harus menjalani proses pengumpulan dokumen dan pemeriksaan berulang setiap periode pembayaran.

Selain pembenahan data, ia meminta pemerintah menyelesaikan proses verifikasi sebelum memasuki jadwal pencairan. Perencanaan anggaran juga harus disesuaikan dengan jumlah guru yang diperkirakan berhak menerima tunjangan.

Agusriansyah turut menyoroti pentingnya kepastian waktu dalam setiap tahapan penyaluran. Menurutnya, pemerintah perlu menetapkan jadwal yang terukur sekaligus menunjuk pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi hambatan dalam proses pembayaran.

Ia juga mendorong penerapan mekanisme pencairan secara individual atau berdasarkan masing-masing guru. Dengan demikian, persoalan administrasi yang dialami sebagian penerima tidak seharusnya menghambat pembayaran bagi guru lain yang seluruh persyaratannya telah terpenuhi.

“Jangan sampai guru yang sudah memenuhi seluruh ketentuan harus ikut menunggu hanya karena ada beberapa penerima yang masih bermasalah dengan administrasinya. Pembayaran harus bisa dipisahkan berdasarkan kelengkapan persyaratan masing-masing,” tegasnya.

Menurut Agusriansyah, kepastian pembayaran tunjangan merupakan bagian penting dalam memberikan perlindungan terhadap kesejahteraan tenaga pendidik. Karena itu, pembenahan harus dilakukan secara menyeluruh melalui koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Ia berharap tujuh langkah evaluasi yang diusulkan dapat menjadi bahan perbaikan kebijakan, sehingga persoalan keterlambatan TPG bagi ratusan guru non-ASN di Kaltim tidak kembali menjadi masalah tahunan. (MRD/Adv/DPRDKaltim)

Example 120x600

Tinggalkan Balasan