UpdateNusantara.id, SAMARINDA – Genangan banjir yang kembali mengganggu aktivitas warga di sejumlah kawasan Balikpapan menjadi perhatian DPRD Kaltim.
Pemerintah diminta tidak hanya melakukan penanganan saat banjir terjadi, tetapi juga menyiapkan langkah permanen untuk mengatasi persoalan yang terus berulang, terutama di kawasan Jalan MT Haryono, BJBJ hingga Balikpapan Baru.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Sayid Muziburrachman, menilai kejadian banjir pada Senin (16/11/2026) harus menjadi bahan evaluasi terhadap sistem pengendalian air di wilayah tersebut.
Saat hujan deras mengguyur Balikpapan, sejumlah ruas jalan terendam hingga mencapai lutut orang dewasa. Akibatnya, kendaraan sulit melintas, kemacetan terjadi, bahkan sejumlah pengendara sepeda motor harus menghentikan perjalanan karena kendaraan mereka mengalami mogok setelah melewati genangan.
Menurutnya, kejadian serupa yang terus berulang menunjukkan perlunya pemeriksaan menyeluruh terhadap infrastruktur drainase dan saluran pembuangan air. Pemerintah perlu memastikan seluruh sistem mampu menampung serta mengalirkan debit air ketika hujan berintensitas tinggi.
“Banjir yang terus muncul di lokasi yang sama seharusnya menjadi peringatan untuk mengevaluasi sistem drainase. Pemerintah perlu memastikan apakah salurannya masih mampu menampung air dan apakah pembuangannya berfungsi dengan baik,” ujar Muzib sapaan akarabnya.
Ia juga meminta pemerintah mengidentifikasi seluruh kawasan yang memiliki potensi genangan. Pemetaan tersebut diperlukan agar penanganan dapat disusun berdasarkan tingkat kerawanan dan penyebab banjir di masing-masing lokasi.
Muzib mengingatkan, pembangunan drainase tidak boleh hanya berfokus pada titik yang terlihat mengalami banjir. Keterhubungan saluran dari kawasan hulu hingga hilir harus menjadi pertimbangan agar perbaikan di satu lokasi tidak justru menyisakan persoalan di wilayah lainnya.
“Penanganannya harus menggunakan perencanaan yang terintegrasi. Jangan hanya memperbaiki satu bagian, sementara saluran yang terhubung di kawasan lain belum dibenahi. Seluruh jalur aliran air harus diperiksa agar penanganannya memberikan hasil maksimal,” tegasnya.
Selain infrastruktur pengairan, ia menilai perkembangan pembangunan kawasan perkotaan juga perlu masuk dalam evaluasi pemerintah. Perubahan tata ruang dan bertambahnya kawasan terbangun dapat memengaruhi kemampuan lingkungan menyerap air hujan serta meningkatkan beban saluran drainase.
Karena itu, koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait dinilai penting untuk menyatukan langkah penanganan. Program pengendalian banjir harus disusun berdasarkan kondisi lapangan, bukan berjalan sendiri-sendiri tanpa keterkaitan antarkawasan.
Muzib berharap persoalan banjir di Jalan MT Haryono dan wilayah sekitarnya tidak terus dibiarkan menjadi masalah berulang setiap musim hujan. Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa pemerintah memiliki rencana penanganan yang jelas dan dilaksanakan secara konsisten.
“Warga tentu menginginkan penyelesaian yang benar-benar terasa, bukan hanya tindakan setelah air sudah menggenangi jalan. Harus ada perencanaan yang terukur, pengawasan pekerjaan, serta tindak lanjut secara berkesinambungan agar persoalan ini tidak terus terulang,” pungkasnya. (MRD/Adv/DPRDKaltim)















