UpdateNusantara.id, Samarinda – Di tengah semaraknya pembangunan kota Samarinda—dengan jalan-jalan baru yang mengilap, pasar-pasar yang direvitalisasi, hingga ruang terbuka hijau yang mulai tumbuh—terdengar suara peringatan dari dalam gedung parlemen Kalimantan Timur. Suara itu datang dari Abdul Giaz, Anggota Komisi II DPRD Kaltim.
“Setiap rupiah yang dikeluarkan untuk membangun tanpa memperhitungkan risiko banjir bisa berujung pada pemborosan,” ujarnya tajam.
Samarinda memang sedang bergerak cepat. Kota ini tak ingin tertinggal dari geliat pembangunan nasional, apalagi dengan kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) di seberang sana.
Tapi di balik laju pembangunan itu, Giaz melihat lubang besar yang kerap diabaikan: banjir yang terus datang tanpa diundang.
Baginya, infrastruktur yang megah akan menjadi monumen inefisiensi jika dibangun di atas sistem drainase yang tak kuat, atau di kawasan yang tidak memiliki perencanaan berbasis risiko lingkungan.
“Jalan baru, pasar revitalisasi, atau ruang publik modern, semua itu tidak akan bertahan lama jika terus-menerus terendam,” kata Giaz, yang selama ini dikenal kritis terhadap pengelolaan anggaran publik.
Ia tak hanya bicara soal kenyamanan warga, tapi lebih dari itu: daya tahan anggaran. Ketika sebuah fasilitas rusak akibat banjir, maka pemeliharaan bukan lagi sekadar perawatan rutin, melainkan perbaikan berulang yang memakan anggaran baru.
“Bayangkan berapa banyak dana yang harus dikeluarkan ulang untuk memperbaiki fasilitas rusak akibat banjir? Ini bukan efisien, ini malah jadi beban baru,” katanya.
Oleh karena itu, Giaz menyerukan perlunya pendekatan yang lebih holistik. Ia mendorong adanya audit lingkungan sebelum pembangunan, serta desain sistem drainase yang berbasis pada data banjir historis dan proyeksi curah hujan masa depan.
“Pemerintah jangan terjebak pada pendekatan tambal sulam. Perlu ada grand design penanganan banjir yang terintegrasi dengan rencana pembangunan kota,” ucapnya.
Tapi solusi itu, kata dia, tidak bisa hanya dikerjakan di balik meja pemerintahan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga, mulai dari pemerintah provinsi, kota, hingga lembaga teknis seperti Balai Wilayah Sungai.
Lebih dari itu, ia juga mengajak masyarakat untuk berperan dalam menjaga lingkungan dan aliran air.
“Kalau banjir dibiarkan berulang, kita bukan hanya bicara soal kerugian ekonomi, tapi juga kehilangan kepercayaan publik terhadap pembangunan. Ini soal tata kelola yang harus dibenahi,” tukasnya. (HM/Adv/DPRDKaltim)
