UpdateNusantara.id, Samarinda – Sebuah sekolah dasar di pelosok Kutai Barat, di sana anak-anak belajar sambil menatap langit dari celah atap yang bocor. Ketika hujan datang, suara gemericik air bercampur dengan suara guru yang berusaha menjaga perhatian murid-muridnya tetap utuh. Di sinilah, program pendidikan gratis masih menjadi angan yang jauh dari kenyataan ideal.
Di tengah optimisme Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan peluncuran program Gratispol kebijakan pendidikan tanpa pungutan biaya—anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahrudin, atau yang akrab disapa Ayyub, muncul membawa catatan penting yang sering luput dari panggung seremoni: fasilitas dasar pendidikan yang belum siap.
“Gratispol bukan hanya soal menghapus biaya SPP. Tantangan terbesarnya justru ada pada bagaimana kita memastikan semua sekolah siap menerima kebijakan ini,” ujar Ayyub saat ditemui di Samarinda.
Menurutnya, antusiasme terhadap pendidikan gratis bisa berbalik menjadi kekecewaan apabila kenyataan di lapangan justru menunjukkan ketimpangan yang mencolok.
Masih banyak sekolah, terutama di daerah tertinggal dan terpencil, yang belum memiliki ruang belajar yang memadai, sanitasi layak, bahkan pagar pengaman untuk menjamin keselamatan siswa.
“Anak-anak tidak hanya butuh gratis belajar, tapi juga butuh lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung proses pembelajaran. Kalau infrastrukturnya timpang, maka kesenjangan pendidikan justru bisa makin lebar,” jelasnya.
Bagi Ayyub, program sebesar Gratispol harus dilandasi oleh perencanaan matang dan kolaborasi lintas sektor. Ia menekankan pentingnya pemetaan kebutuhan aktual di setiap sekolah melalui koordinasi erat antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dan pemerintah kabupaten/kota.
“Membangun gedung sekolah tanpa mendengar suara lapangan itu riskan. Prioritas pembangunan harus berbasis kebutuhan, bukan sekadar mengejar output fisik,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan program ini tidak bisa hanya diukur dari jumlah sekolah yang dibangun atau murid yang dibebaskan dari biaya. Yang lebih penting, katanya, adalah bagaimana anak-anak merasa dihargai sebagai subjek pembangunan, bukan hanya angka dalam laporan.
Sebagai legislator, Ayyub berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan Gratispol agar tidak berhenti di tataran administratif. Ia ingin memastikan bahwa pendidikan gratis benar-benar menjadi pintu masuk menuju kualitas dan keadilan pendidikan yang merata.
“Pendidikan adalah tanggung jawab kolektif. Jangan sampai kebijakan besar seperti Gratispol justru terkendala hal-hal mendasar yang seharusnya sudah diantisipasi sejak awal,” pungkasnya. (HM/Adv/DPRDKaltim)
