UpdateNusantara.id, Samarinda – Di balik rimbun hutan Kalimantan Timur tersembunyi realitas yang kerap luput dari sorotan, warga di pelosok seperti Muara Bengkal, Kutai Timur, masih harus berjuang keras untuk sekadar bertemu dokter. Di sana, perjalanan berjam-jam melewati jalan berlubang dan medan berat bukanlah hal yang luar biasa, melainkan rutinitas demi mendapat pelayanan kesehatan dasar.
Agus Aras, Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, menyimpan kegelisahan mendalam atas kondisi ini. Baginya, krisis tenaga medis di daerah terpencil bukan sekadar angka dalam laporan, tapi wajah nyata dari ketimpangan yang terus membayangi sektor kesehatan di Benua Etam.
“Distribusi tenaga kesehatan kita belum merata. Banyak puskesmas masih kesulitan menghadirkan dokter tetap,” ujar Agus saat ditemui di sela rapat komisi.
Ia mengungkapkan, di Kutai Timur saja, dua rumah sakit besar tengah menghadapi kekurangan dokter spesialis yang kronis, sementara fasilitas yang tersedia jauh dari memadai.
Ketimpangan ini menciptakan jurang lebar antara kota dan desa. Di Samarinda atau Balikpapan, masyarakat bisa mengakses rumah sakit modern dan layanan spesialis nyaris tanpa hambatan.
Namun di desa-desa pelosok, satu-satunya harapan hanyalah petugas kesehatan dengan sumber daya terbatas, kadang tanpa dokter, apalagi spesialis.
Komisi IV, menurut Agus, tak tinggal diam. Mereka tengah mendorong kebijakan strategis, mulai dari kerja sama dengan pemerintah pusat untuk menambah kuota tenaga medis, hingga pengembangan program pendidikan kedokteran berbasis daerah.
Salah satu gagasan konkret yang didorong adalah pemberian insentif khusus bagi tenaga kesehatan yang bersedia mengabdi di daerah 3T—Tertinggal, Terdepan, dan Terluar.
“Kita butuh pendekatan baru, terobosan yang berani. Tanpa itu, ketimpangan ini akan terus berlangsung,” tegasnya.
Bagi Agus, memperjuangkan akses kesehatan yang adil bukan sekadar kerja politik, melainkan panggilan nurani. Ia percaya, hak atas layanan kesehatan adalah milik setiap warga, tak peduli sejauh apa mereka tinggal dari pusat kota.
“Masyarakat di daerah terpencil tidak boleh terus berjuang sendirian untuk mendapatkan hak dasar mereka atas kesehatan,” tutupnya dengan nada tegas. (HM/Adv/DPRDKaltim)
