UpdateNusantara.id, Samarinda – Langit masih tampak kelabu ketika tanah itu bergeser. Senin lalu (12/5/2025), suara gemuruh tiba-tiba memecah keheningan membawa kepedihan di Jalan Belimau, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara.
Dalam hitungan detik, tebing setinggi lima meter runtuh, menyeret material tanah yang menimpa empat rumah warga di bawahnya. Untung tak ada korban jiwa. Tapi luka psikologis dan kerugian material jelas tak bisa dihapus secepat waktu longsor itu terjadi.
Di tengah kekhawatiran yang kembali mencuat, Subandi, Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, angkat suara. Ia mendesak Pemerintah Kota Samarinda dan instansi terkait untuk tidak menunggu bencana berikutnya datang. Baginya, deteksi dini adalah kata kunci yang tak bisa ditawar-tawar lagi.
“Melalui kesempatan ini, saya menghimbau agar kejadian serupa tidak terulang. Titik-titik rawan harus dideteksi sejak dini,” ujar Subandi.
Bencana longsor bukan peristiwa baru di Kota Tepian. Kontur tanah yang berbukit dan perkembangan pemukiman yang semakin padat seringkali menjadi kombinasi yang berisiko tinggi, terutama saat musim hujan tiba.
Menurut Subandi, Pemkot Samarinda bersama BPBD harus lebih aktif dalam memetakan dan meneliti wilayah-wilayah berpotensi longsor, khususnya di kawasan permukiman padat yang kerap tumbuh tanpa perencanaan matang.
“Pemkot harus membuat aturan tegas yang melarang pembangunan di daerah rawan longsor sebelum ada upaya penanggulangan bencana,” tegasnya.
Ia menyoroti perlunya pemetaan terintegrasi, yang tidak hanya melibatkan ahli geologi, tapi juga melibatkan partisipasi warga dan perangkat RT setempat, sebagai orang-orang yang paling memahami kondisi lingkungan di sekitar mereka.
Tak hanya deteksi, Subandi juga mendesak respons cepat untuk warga yang terdampak. Menurutnya, kehadiran negara harus terasa saat warganya ditimpa musibah. Bantuan logistik, tempat tinggal sementara, hingga trauma healing harus menjadi bagian dari penanganan terpadu.
“Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga soal keselamatan dan kemanusiaan. Pemerintah harus hadir secara utuh,” ucap Subandi dengan nada serius.
Sebagai wakil rakyat, Subandi menilai bahwa Pemkot perlu memperkuat tim deteksi rawan longsor, serta membangun sistem peringatan dini yang efektif, termasuk edukasi bagi warga yang tinggal di wilayah rawan.
Ia percaya, dengan upaya sistematis dan keseriusan dari pemangku kebijakan, bencana longsor bisa diminimalkan risikonya.
“Longsor tak bisa ditunggu. Kita harus melangkah lebih dulu sebelum tanah itu runtuh lagi,” tutup Subandi, penuh harap. (HM/Adv/DPRDKaltim)
