UpdateNusantara.id, Samarinda – Langit Berau belum sepenuhnya terang ketika deretan perahu kecil mulai bergerak pelan meninggalkan bibir pantai. Di atas gelombang yang tak selalu bersahabat, nelayan-nelayan tradisional menantang hari demi sesuap harapan.
Kabupaten Berau dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil laut terbesar di Kalimantan Timur. Ikan, udang, rumput laut, hingga kepiting melimpah ruah.
Namun, seperti yang diam-diam telah menjadi rahasia umum, tidak semua pelaku di sektor ini mendapatkan porsi kesejahteraan yang sama.
“Potensi laut Berau itu luar biasa, tapi selama ini yang diuntungkan justru pihak luar yang punya akses ke industri pengolahan. Nelayan lokal hanya jadi pemasok bahan mentah,” ujar Syarifatul Sya’diah, anggota Komisi III DPRD Kaltim, dengan nada getir.
Syarifatul telah berkali-kali menyuarakan pentingnya membangun ekonomi pesisir yang inklusif, bukan hanya sekadar menarik investasi besar yang ujungnya tak menyentuh akar rumput.
Bagi dia, pembangunan yang tak berpihak pada nelayan lokal hanyalah perpanjangan dari ketimpangan.
Ia menyebut, selama ini nelayan di Berau kerap hanya menjadi penonton dalam rantai ekonomi yang mereka ciptakan sendiri. Hasil tangkapan mereka dibeli murah, lalu dibawa ke daerah lain seperti Tarakan untuk diolah dan diberi “identitas baru”.
“Kalau di kampung sudah ada tempat pengolahan sederhana, hasil laut kita tidak perlu ‘mendapat nama’ dari daerah lain. Ini juga soal harga diri ekonomi,” katanya tegas.
Solusinya, menurut Syarifatul, adalah membangun model ekonomi berbasis komunitas. Mulai dari koperasi nelayan yang kuat, pelatihan pengolahan hasil laut, hingga akses terhadap permodalan yang adil.
Dalam pandangannya, hilirisasi bukan hanya soal pabrik besar, tapi tentang memberikan nilai tambah yang bisa dikendalikan oleh nelayan sendiri—termasuk perempuan pesisir yang selama ini berperan penting namun kerap terabaikan.
“Nelayan tidak boleh terus-menerus bergantung pada tengkulak atau jaringan distribusi yang tidak adil. Pemerintah harus hadir sebagai fasilitator, bukan sekadar pembuat regulasi,” katanya.
Syarifatul juga mengingatkan bahwa keberhasilan sektor perikanan tidak bisa hanya diukur dari besarnya angka ekspor. Lebih penting dari itu adalah: apakah masyarakat lokal—mereka yang bangun paling pagi dan pulang paling sore dari laut—benar-benar menikmati hasilnya?
“Investasi boleh masuk, tapi kemitraan harus berdasarkan **keberlanjutan dan kesejahteraan bersama**. Jangan sampai kita bangun industri, tapi abaikan pelaku utama di lapangan,” tutupnya.
Di ujung perbincangan, satu hal terasa jelas: kekayaan laut Berau belum otomatis menjadi kekayaan nelayannya. Di antara ombak dan dermaga, masih banyak suara yang menunggu didengar. (HM/Adv/DPRDKaltim)
