UpdateNusantara.id, Samarinda – Penundaan pembangunan jalan pendekat dari Ring Road IV menuju Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto mengundang perhatian serius dari DPRD Kalimantan Timur (Kaltim).
Infrastruktur yang selama ini dipandang sebagai alternatif vital untuk kelancaran mobilitas kini dianggap menjadi bagian penting dalam strategi mitigasi bencana, khususnya di wilayah yang rawan banjir.
Subandi, anggota Komisi III DPRD Kaltim, menegaskan bahwa jalan ini bukan sekadar urusan transportasi biasa.
“Jalan alternatif ke bandara harus dipandang sebagai infrastruktur tanggap darurat,” ujarnya.
Saat banjir melumpuhkan poros utama Samarinda–Bontang, keberadaan jalur alternatif menjadi krusial untuk evakuasi, distribusi logistik, dan menjaga agar konektivitas udara tetap berjalan.
Sayangnya, keputusan pemerintah menunda pembangunan demi efisiensi anggaran dan penyesuaian prioritas APBD disayangkan. Subandi pun mengingatkan dampak nyata dari kondisi tersebut.
“Ini bukan cuma soal macet. Saat bencana, akses ke bandara terputus bisa menghambat evakuasi pasien, distribusi bantuan, bahkan mengganggu lalu lintas penerbangan secara total. Kita harus berpikir jangka panjang,” katanya.
Lebih jauh, Subandi mengaitkan pentingnya akses ini dengan aspek ekonomi daerah. Bandara APT Pranoto merupakan wajah Kalimantan Timur bagi para tamu dan investor. Akses yang sulit, katanya, bisa menurunkan kepercayaan investor dan menghambat pertumbuhan sektor pariwisata.
Jalur alternatif dari arah Sambutan yang sedang dirancang oleh Pemkot Samarinda juga terhambat karena keterbatasan anggaran. Bahkan, UPTD Wilayah II Samarinda yang mengelola jalan di tiga wilayah yakni Kutai Kartanegara, Samarinda, dan Mahakam Ulu hanya mendapat alokasi dana sekitar Rp28 miliar.
“Dengan anggaran itu, sulit memenuhi kebutuhan pemeliharaan dan peralatan berat yang minim,” ujar Subandi.
Ia mendesak Pemerintah Provinsi agar melakukan evaluasi ulang prioritas pembangunan infrastruktur. Baginya, pembangunan jalan menuju bandara harus dimasukkan sebagai infrastruktur strategis yang menopang sistem tanggap darurat daerah.
“Jalan bukan hanya soal aspal dan beton, tapi soal kesiapan kita menghadapi bencana, menjaga konektivitas vital, dan melindungi aktivitas masyarakat. Sudah saatnya pemerintah berpikir lebih antisipatif dan strategis,” pungkasnya. (HM/Adv/DPRDKaltim)
