UpdateNusantara.id, Samarinda – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk mengatasi kelangkaan pupuk subsidi maupun non subsidi di Kaltim.
“Kenapa sekarang beli pupuk harus pakai kartu? untuk mendapatkan kartu tersebut harus bagaimana?, serta harus terdaftar karena banyak belum mengetahui. Saya ingin perhatian dari pemerintah terkait ketersediaan pupuk,” kata Nanda sapaan akrabnya, Selasa 31/10/2022).
Ia mengungkapkan bahwa, kelurahan Makroman tang merupakan wilayah pertanian dan perkebunan yang memiliki potensi besar untuk mendukung kedaulatan pangan di Samarinda. Namun, ia meras pemerintah belum maksimal dalam memberikan bantuan dan fasilitas kepada para petani di sana.
“Kita punya cita-cita untuk daulat pangan, ketersediaan pupuk mesti jadi prioritas dari hulunya,” ujarnya.
Menurut Nanda, petani-petani lokal harus diinventarisir siapa yang belum mendapat kartu subsidi pupuk. Seharusnya para petani lokal bisa terdaftar semua, bisa mendapatkan kartu, bisa lebih mudah mendapatkan pupuk.
Selain pupuk, para petani juga membutuhkan racun, pestisida, obat-obatan, dan alat-alat pertanian lainnya untuk meningkatkan produktivitas tanaman mereka.
Nanda mengusulkan agar pemerintah melakukan pengecekan kualitas tanah di Makroman agar dapat mengetahui jenis tanaman yang cocok ditanam di sana.
“Pemerintah harus serius memperhatikan persoalan ini dari sekarang untuk program kedaulatan pangan. Kelihatannya kecil tapi, besar dampaknya seperti pengadaan pupuk,” paparnya politisi PDI-P Kaltim itu.
Ia membeberkan, Kaltim memiliki lahan pertanian yang luas untuk digarap. Tentu beberapa objek tanah memiliki kadar pH tersendiri yang cocok ditanami jenis tanaman tertentu.
Menurutnya lahan pertanian di Kaltim tak kalah suburnya dengan daerah lain. Oleh karena itu pengupayaan kedaulatan pangan dari hilir mesti dianggarkan di tahun berikutnya. Seperti pengadaan alat dan mesin pertanian serta pendukung lainnya.
Nanda berharap Kaltim dapat menjadi pusat Indonesia dalam hal pangan dan pertanian. Provinsi Kaltim memiliki luas wilayah dan sumber daya alam yang sangat besar. Ia juga mengajak masyarakat untuk berdikari dan tidak bergantung pada impor luar daerah.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya sekadar berwacana tetapi juga bertindak nyata dalam membantu para petani di Kaltim.
Nanda juga turut mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah sejauh ini namun ia meminta agar pemerintah lebih meningkatkan kinerja dan kualitasnya.
“Dari sekarang kita harus mempersiapkan diri, pemerintah harus serius mewujudkan Kaltim swasembada pangan,” pungkas Nanda. (HM/Adv/DPRDKaltim)