UpdateNusantara.id, Samarinda – Di balik gemuruh produksi batubara yang mencapai jutaan ton setiap tahunnya, PT Indominco Mandiri (IMM) kini tengah menatap masa depan dengan langkah baru.
Seiring mendekatnya masa pascatambang pada 2025, perusahaan tambang besar ini didorong untuk memperkuat perannya tidak hanya sebagai penghasil sumber daya alam, tapi juga sebagai mitra strategis pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Timur.
Komisi IV DPRD Kaltim, lewat sekretarisnya Darlis Pattalongi, menegaskan pentingnya kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah.
“Langkah kolaboratif menjadi kunci agar program pendidikan tidak hanya tepat sasaran, tapi juga berkelanjutan,” ujarnya dalam sebuah pertemuan hangat dengan manajemen PT IMM.
Darlis menyampaikan harapannya agar bantuan pendidikan dari perusahaan tidak tumpang tindih dengan skema pemerintah yang sudah ada, seperti program GratisPoll milik Pemprov Kaltim yang sudah menanggung biaya kuliah, seragam, dan buku bagi pelajar.
“Kalau biaya utama sudah di-cover pemerintah, IMM bisa mengisi kebutuhan lain, misalnya uang saku, fasilitas pemondokan, atau pelatihan keterampilan yang sangat dibutuhkan,” katanya.
PT IMM sendiri mengelola lahan konsesi seluas lebih dari 25 ribu hektare di Kutai Timur, Kutai Kartanegara, dan Bontang. Dengan produksi batubara yang stabil antara 8-10 juta ton per tahun sejak 2000, perusahaan ini menjadi pilar ekonomi penting di Kaltim. Namun, masa depan yang berkelanjutan juga harus diperhatikan, terutama bagi masyarakat sekitar tambang.
Darlis menegaskan bahwa program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) harus fokus pada keberlanjutan dan kemandirian, bukan hanya kegiatan simbolis.
“Kami ingin sumber daya manusia lokal benar-benar siap bersaing ketika tambang mulai memasuki masa transisi,” ujarnya.
Dalam diskusi intens itu, tiga isu utama mengemuka: lingkungan, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dan ketenagakerjaan. Suara masyarakat, terutama dari Forum Masyarakat Santan Bersatu, menjadi pengingat keras akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Dugaan pencemaran Sungai Santan dan dampak operasi tambang harus ditangani dengan serius.
“PT IMM tidak bisa menutup mata terhadap pencemaran udara, darat, dan laut. Penanganan yang transparan dan terbuka mutlak diperlukan,” tegas Darlis.
Tak kalah penting, Komisi IV mendorong perekrutan tenaga kerja lokal yang transparan dan pelatihan vokasi yang relevan. Dengan pelatihan yang tepat, warga di sekitar tambang diharapkan tidak hanya bergantung pada batubara, tapi memiliki alternatif karier yang beragam.
“Kami ingin membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat, agar mereka memiliki masa depan yang cerah di luar sektor tambang,” jelas Darlis.
Pengawasan ketat terhadap pelaksanaan CSR dan PPM menjadi tugas utama Komisi IV demi memastikan perusahaan tambang berkontribusi nyata dalam pembangunan daerah.
Melalui kolaborasi erat antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, Kaltim berpeluang menciptakan fondasi kuat menuju masa depan yang berkelanjutan dan mandiri. (HM/Adv/DPRDKaltim)
