AdvertorialDPRD KALTIM

Ekti Imanuel Soroti Hak Pekerja yang Diabaikan, Perusahaan Penahan Ijazah Bisa Dipanggil Disnaker

×

Ekti Imanuel Soroti Hak Pekerja yang Diabaikan, Perusahaan Penahan Ijazah Bisa Dipanggil Disnaker

Sebarkan artikel ini
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel. (Foto : MRD)
Example 468x60

UpdateNusantara.id, SAMARINDA – Praktik pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa pemberian pesangon hingga penahanan ijazah asli pekerja mendapat perhatian Wakil Ketua DPRD Kaltin, Ekti Imanuel. Ia menegaskan perusahaan tidak boleh mengabaikan hak tenaga kerja, terlebih jika tindakan tersebut merugikan pekerja yang bersangkutan.

Ekti mengatakan, persoalan pekerja yang tidak memperoleh pesangon perlu ditelusuri melalui koordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker). DPRD Kaltim, melalui Komisi IV, dapat meminta keterangan kepala dinas terkait untuk membahas berbagai laporan yang muncul di masyarakat.

Menurutnya, pekerja yang mengalami PHK tetap memiliki hak yang harus dipenuhi perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan. Karena itu, alasan perusahaan melakukan PHK tidak boleh menjadi pembenaran untuk mengabaikan kewajiban pemberian pesangon apabila pekerja memang memenuhi persyaratan.

“Kalau memang pekerja berhak mendapatkan pesangon, perusahaan harus memenuhi kewajiban tersebut. Jangan sampai orang sudah kehilangan pekerjaan, tetapi haknya juga tidak diberikan,” ujar Ekti.

Meski demikian, ia menilai setiap laporan perlu diperiksa lebih lanjut. Sebab, besaran maupun ketentuan pemberian pesangon berkaitan dengan masa kerja dan aturan ketenagakerjaan yang berlaku.

Selain persoalan pesangon, Ekti juga mengecam kebiasaan perusahaan yang menahan ijazah asli milik pekerja. Menurutnya, dokumen pendidikan merupakan hak pribadi yang tidak semestinya dikuasai perusahaan, apalagi ketika hubungan kerja sudah berakhir.

Ia menilai tindakan tersebut dapat menghambat pekerja ketika ingin mencari pekerjaan baru maupun mengurus kebutuhan administrasi lainnya.

“Kalau ijazah asli pekerja ditahan perusahaan, itu jelas merugikan. Praktik seperti ini tidak bisa dibenarkan. Perusahaan tidak boleh memperlakukan pekerja seperti itu,” tegasnya.

Ekti menyebut persoalan penahanan ijazah bukan hanya menjadi keluhan di daerah, tetapi juga telah menjadi perhatian dalam persoalan ketenagakerjaan secara nasional.

Untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut, ia meminta masyarakat maupun wartawan turut menyampaikan informasi apabila menemukan perusahaan yang diduga menahan ijazah atau tidak memenuhi hak pekerjanya.

Ia membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan nama perusahaan beserta bukti pendukung agar persoalan tersebut dapat ditelusuri lebih lanjut dan dikoordinasikan dengan Disnaker.

“Kalau ada perusahaan yang melakukan penahanan ijazah, sampaikan kepada saya nama perusahaannya. Kita bisa koordinasikan dan meminta Disnaker menindaklanjuti. Jangan sampai praktik seperti ini terus terjadi,” katanya.

Ekti berharap Disnaker lebih aktif merespons setiap pengaduan yang disertai bukti. Dengan penanganan dan pengawasan yang tepat, pelanggaran terhadap hak pekerja di Kalimantan Timur diharapkan dapat dicegah dan tidak terus berulang. (MRD/Adv/DPRDKaltim)

Example 120x600