UpdateNusantara.id, Samarinda – Rencana kerja sama ketahanan pangan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Jawa Barat tengah menjadi sorotan. Bukan karena potensi manfaatnya, tetapi karena kabarnya yang justru terdengar lebih dulu dari media ketimbang dari forum resmi.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud — yang akrab disapa Hamas, menyampaikan kekecewaannya atas kurangnya komunikasi antara pihak eksekutif dan legislatif terkait isu strategis ini.
“Sejauh ini belum ada komunikasi langsung dengan kami di Dewan. Kalau memang benar ada wacana kerja sama, ya seharusnya disampaikan dulu,” ujarnya ketika ditemui di Samarinda.
Bagi Hamas, kerja sama lintas provinsi di sektor pangan bukanlah perkara teknis biasa. Ini adalah urusan besar yang menyentuh hajat hidup orang banyak dan memiliki dampak jangka panjang.
“Kalau menyangkut ketahanan pangan, apalagi kerja sama luar daerah, tentu harus dibahas secara bersama. Ini bukan proyek kecil,” tegasnya.
Hingga kini, menurut Hamas, belum ada penjelasan resmi dari Gubernur Kaltim mengenai detail atau urgensi dari rencana tersebut. Ia pun menyarankan agar media dan publik langsung menanyakan kejelasan kepada pihak eksekutif.
“Bagusnya pertanyakan dulu ke Pak Gubernur. Kami belum tahu detailnya, belum ada komunikasi,” tuturnya.
Lebih dari sekadar koordinasi, Hamas menyoroti pentingnya transparansi dalam proses perencanaan pembangunan. Setiap kebijakan jangka panjang, terlebih yang menyangkut sektor vital seperti pangan, menurutnya harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Kami di DPRD sangat mendukung langkah pemerintah selama tujuannya jelas dan rakyat tidak dirugikan. Tapi tolong, jangan ambil keputusan strategis sendiri-sendiri. Harus dibicarakan,” katanya menutup pernyataan.
Isu ini menegaskan kembali pentingnya komunikasi dan sinergi antara lembaga pemerintah, demi memastikan setiap keputusan besar benar-benar berpihak pada kepentingan publik. (HM/Adv/DPRDKaltim)
