UpdateNusantara.id, Balikpapan – Suasana hangat terasa di ruang rapat DPRD Kota Balikpapan, Kamis (15/5/2025), saat rombongan Komisi II DPRD Kaltim datang berkunjung.
Kunjungan kerja ini bukan sekadar agenda formal, tapi menjadi ruang diskusi terbuka mengenai peran strategis DPRD dalam menyusun arah kebijakan pembangunan daerah melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel didampingi Ketua Komisi II Sabaruddin Panrecalle, rombongan yang terdiri dari sejumlah anggota Komisi II dan tenaga ahli disambut oleh jajaran DPRD Kota Balikpapan dengan semangat kolaborasi.
Dalam forum tersebut, Ekti Imanuel menegaskan pentingnya kunjungan ini sebagai bagian dari upaya penguatan peran pengawasan, penganggaran, dan legislasi, yang menjadi fondasi utama fungsi DPRD.
“RKPD bukan hanya dokumen formal. Ia adalah peta jalan pembangunan daerah yang harus dirancang secara akurat berdasarkan data dan informasi faktual,” ujar Ekti.
Menurutnya, berbagai alternatif dalam perencanaan pembangunan harus bersumber dari kebutuhan riil masyarakat dan bisa dipertanggungjawabkan, baik secara sosial maupun politik.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle menaruh perhatian besar terhadap proses penyusunan RKPD, terutama dari segi partisipasi publik dan transparansi.
“Apakah penyusunan RKPD sudah melalui semua tahapan yang ideal? Mulai dari perencanaan awal, penjaringan aspirasi masyarakat, sinkronisasi antar instansi, hingga pembahasan bersama legislatif sebelum disahkan?” tanyanya dalam sesi diskusi.
Pertanyaan itu menjadi pemantik bagi pembahasan yang lebih luas seputar mekanisme dan tantangan dalam menyusun RKPD di daerah masing-masing.
Dalam kunjungan ini, hadir pula anggota Komisi II DPRD Kaltim lainnya seperti Sigit Wibowo, Nurhadi Saputra, Firnadi Ikhsan, Abdul Giaz, Yonavia, serta Shemmy Permata Sari, yang turut memberikan masukan serta membandingkan praktik terbaik antara dua daerah.
Diskusi berjalan konstruktif dan penuh semangat kolaboratif. Kunker ini menjadi ruang refleksi bersama untuk memperkuat sinergi antara DPRD tingkat provinsi dan kota dalam memastikan pembangunan daerah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Dengan berakhirnya sesi, para legislator dua daerah ini menyepakati pentingnya membangun sistem perencanaan pembangunan yang lebih inklusif, transparan, dan berorientasi hasil, agar fungsi DPRD tak hanya kuat dalam pengawasan, tapi juga dalam merancang masa depan daerah. (HM/Adv/DPRDKaltim)
