UpdateNusantara.id, Samarinda – Kalimantan Timur (Kaltim) wilayah dengan populasi mendekati 4 juta jiwa, kini menghadapi krisis kesehatan yang cukup mendesak.
Andi Satya Adi Saputra, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim sekaligus seorang dokter dan pengajar, baru-baru ini menyoroti permasalahan ini. Menurutnya, jumlah dokter di Benua Etam masih jauh dari cukup untuk melayani masyarakat secara optimal.
Bicara tentang data, Andi Satya menyebutkan bahwa Kaltim hanya memiliki sekitar 2.000 dokter. Angka ini hanya separuh dari jumlah yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang menetapkan idealnya satu dokter untuk setiap 1.000 penduduk.
Lebih lanjut, dengan populasi Kaltim yang mencapai 4 juta, provinsi ini seharusnya memiliki setidaknya 4.000 dokter untuk memenuhi standar layanan kesehatan yang memadai.
“Artinya, kita masih kekurangan 50 persen dari standar WHO,” jelas Andi, politisi Partai Golkar yang kerap vokal dalam isu-isu kesehatan.
Namun, jumlah yang minim hanyalah salah satu sisi masalah. Andi menekankan bahwa distribusi dokter yang tidak merata memperparah kondisi ini. Dari total 2.000 dokter, sekitar 80 persen terkonsentrasi di tiga kota besar yakniSamarinda, Balikpapan dan Bontang. Hal ini meninggalkan sebagian besar wilayah lain dalam keadaan minim tenaga medis.
“Distribusi yang tidak seimbang ini membuat masyarakat di daerah lain kesulitan mengakses layanan kesehatan yang layak,” tambah Andi Satya
Ia juga mencatat bahwa dari jumlah tersebut, 800 adalah dokter spesialis yang mayoritasnya memilih praktik di kota-kota besar seperti Balikpapan dan Samarinda, di mana kesejahteraan dan fasilitas lebih menjanjikan.
“Sulit mempersalahkan dokter yang enggan bertugas di daerah terpencil, di mana akses jalan sulit dan fasilitas rumah sakit masih jauh dari memadai,” ungkap Andi Satya.
Menurutnya, solusi ada di tangan pemerintah. Investasi dalam peningkatan infrastruktur kesehatan dan jaminan kesejahteraan bagi dokter yang bertugas di pedalaman menjadi kunci untuk menarik lebih banyak tenaga medis ke wilayah-wilayah tersebut.
“Tugas pemerintah adalah memastikan bahwa fasilitas di daerah terpencil cukup memadai untuk mendorong para dokter mengambil peran di sana,” pungkasnya.
Persoalan ini menuntut perhatian segera. Tanpa langkah konkret, kesenjangan layanan kesehatan di Kaltim akan terus memperlebar jurang antara wilayah perkotaan dan pedalaman, menghambat akses kesehatan yang seharusnya bisa dinikmati merata oleh semua penduduk. (MF/Adv/DPRDKaltim)
