UpdateNusantara.id, Samarinda – Ketika hujan turun selama berjam-jam, warga Kecamatan Loa Janan Ilir kembali pasrah. Air perlahan naik, merayap masuk ke rumah-rumah, menelan jalanan, dan akhirnya menenggelamkan harapan akan hari yang normal.
Jalan HM Rifadin, salah satu akses utama, sempat lumpuh total pada insiden banjir terakhir. Samarinda, ibu kota provinsi yang seharusnya menjadi pusat kemajuan, lagi-lagi tak berdaya di hadapan air bah.
Bagi sebagian orang, banjir mungkin dianggap rutinitas musiman. Namun bagi Muhammad Darlis Pattalongi, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, ini adalah pertanda yang jauh lebih dalam.
“Ini bukan sekadar bencana tahunan,” ujarnya tegas. “Ini tanda kita sedang menghadapi krisis tata kelola lingkungan yang serius,” sambungnya.
Suara Darlis menggema bukan hanya sebagai reaksi emosional, tapi sebagai seruan yang dibangun atas kegelisahan panjang. Menurutnya, menyalahkan cuaca ekstrem tidak lagi cukup.
Di balik banjir Samarinda, ada sistem drainase perkotaan yang usang, tambang-tambang di hulu yang rakus membuka lahan, serta kota yang tumbuh tanpa kendali.
“Debit air meningkat drastis, tapi sistem drainase kita masih warisan puluhan tahun lalu,” katanya, sambil mengingatkan bahwa ketimpangan ini bisa menjadi bencana yang lebih besar jika tidak segera ditangani.
Di Loa Janan Ilir, warga mulai bergantung pada dapur umum dan bantuan darurat. Anak-anak bermain di genangan yang tak jelas kedalamannya, sementara para ibu sibuk menyelamatkan perabot yang tersisa. Samarinda, kota dengan segala potensi, tampak rapuh di hadapan hujan.
Darlis menyoroti, sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, Samarinda seharusnya tidak lumpuh hanya karena satu malam hujan lebat.
“Sudah saatnya kita berhenti menyalahkan hujan,” katanya. “Kita harus lihat akar masalah: pembukaan lahan, kerusakan hulu, sistem air yang buruk, dan pembangunan yang tak ramah lingkungan,” imbuhnya.
Solusinya, menurut dia, bukan lagi tambal sulam. Ia menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap izin tambang, perbaikan sistem drainase, serta pembangunan waduk dan kolam retensi sebagai infrastruktur pengendali banjir.
Di akhir pernyataannya, Darlis mengusulkan pembentukan tim lintas sektor – akademisi, aktivis lingkungan, dinas teknis – untuk duduk bersama menyusun solusi berbasis data dan keadilan ekologis.
“Ini tentang masa depan kota kita. Tentang bagaimana kita mewariskan Samarinda kepada generasi berikutnya, bukan sebagai kota yang tenggelam, tapi sebagai kota yang belajar dari kesalahan dan bangkit lebih kuat,” tutup Darlis. (HM/Adv/DPRDKaltim)
