AdvertorialDPRD KALTIM

Masih Terhambat, Perda Jalan Umum dan Jalan Khusus Angkutan Batubara dan Kelapa Sawit Akan Dibahas Ulang

×

Masih Terhambat, Perda Jalan Umum dan Jalan Khusus Angkutan Batubara dan Kelapa Sawit Akan Dibahas Ulang

Sebarkan artikel ini
Ketua Bapemperda DPRD Kaltim, Rusman Ya'qub. (Foto: UpdateNusantara.id/HM)
Example 468x60

UpdateNusantara.id, Samarinda – Tindak lanjut pengesahan Masih terhambat, Peraturan Daerah (Perda) tentang Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Batubara dan Kelapa Sawit akan dibahas ulang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim).

Hal tersebut secara gamblang dikatakan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltim, Rusman Ya’qub saat diwawancarai awak media, di Samarinda, Kamis (6/4/2023).

“Kita akan agendakan rapat dengan biro hukum Pemprov Kaltim untuk membicarakan hal itu lebih dalam, Pansus dan Ranperda itu kan sudah ada sejak sebelum saya di Bapemperda,” kata Rusman.

Untuk diketahui, Perda tersebut terakhir sudah disahkan di Rapat Paripurna dan sudah melalui tahapan fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), namun sampai saat ini belum ada tindaklanjut dari Biro Hukum Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim berkenaan dengan catatan perbaikan atau koreksi dari hasil fasilitasi Kementerian.

“Sejauh yg saya tau, Perda itu dikembalikan ke kita untuk dibahas ulang, karena bicara substansi terkait banyak hal yang harus di perbaiki dan dikonfirmasi ulang,” tutur Rusman yang juga Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Ia membeberkan bahwa dalam waktu dekat pihaknya (Bapemperda DPRD Kaltim, Red.) akan bertemu dengan Biro Hukum dan memanggil beberapa dinas terkait untuk membahas catatan dari hasil fasilitasi, apa saja yang menjadi rekomendasi dan apa saja yang dikoreksi dari Kemendagri.

“Dibahas kembali itu bukan berarti dibahas dari awal lagi, tapi kita melanjutkan pembahasan menyesuaikan dengan hasil fasilitiasi dari Kemendagri,” beber Rusman.

Ditanya soal status Perda tersebut dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2023, ia menyatakan bahwa Perda tersebut tidak masuk dalam luncuran Perda prioritas di tahun ini karena sudah selesai diparipurnakan tahun lalu, hanya saja masih harus disesuaikan ulang terkait hasil fasilitasi dari Kementerian.

“Itu kan masih harus dibahas ulang, kalau statusnya ya masih gantung,” pungkas Rusman. (HM/Adv/DPRDKaltim)

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

4 + 1 =