UpdateNusantara.id, Samarinda – Di tengah tantangan rendahnya partisipasi publik dalam proses demokrasi, anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyerukan pentingnya keterlibatan masyarakat khususnya generasi muda dalam merancang masa depan melalui kebijakan publik.
Dalam kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-5 yang berlangsung di Dapil 1 Kota Samarinda, Darlis menyampaikan pesan tegas: demokrasi yang kuat tak bisa dibangun tanpa partisipasi aktif warga negara.
Acara bertajuk Prioritas Kebijakan Publik itu dihadiri oleh puluhan pemuda dari berbagai organisasi kepemudaan di Samarinda pada Jumat (23/05/2025).
“Negara kita adalah negara demokrasi. Sudah menjadi konsensus nasional bahwa keberhasilan kebijakan publik sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi,” ujarnya.
Darlis, yang dikenal vokal dalam isu keterlibatan publik, menilai minimnya partisipasi masyarakat berisiko melahirkan kebijakan yang jauh dari kebutuhan nyata rakyat.
Ia menyoroti rendahnya tingkat partisipasi dalam Pilkada sebelumnya di Samarinda, yang hanya mencapai 51 persen — dan dari angka itu, sebagian besar tidak termotivasi oleh kesadaran ideologis.
“Yang lebih mengkhawatirkan, dari 51 persen yang datang ke TPS, banyak yang ternyata tidak termotivasi oleh kesadaran ideologis, tapi karena faktor lain,” ungkapnya.
Dalam forum tersebut, Darlis tak hanya memaparkan masalah, tetapi juga menawarkan jalan keluar: edukasi politik, ruang dialog, dan penguatan peran pemuda dalam pengambilan keputusan.
Ia menekankan bahwa kebijakan publik bukan urusan elite semata, melainkan milik bersama yang akan membentuk wajah masa depan.
“Penting bagi kita semua, khususnya para pemuda, untuk menyadari bahwa kebijakan publik bukan sekadar urusan pemerintah. Ini urusan kita bersama. Masa depan kita ditentukan oleh seberapa kuat kita berpartisipasi,” tegasnya.
Ia pun menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjadi fasilitator keterlibatan masyarakat. Melalui program seperti PDD, ia berharap kualitas demokrasi di Kalimantan Timur, khususnya di Samarinda, akan tumbuh lebih sehat dan representatif.
“Kami diamanatkan undang-undang untuk menggelar kegiatan seperti ini. Harapannya, ke depan akan lebih banyak ruang dialog dan edukasi politik agar partisipasi masyarakat, terutama generasi muda, semakin berkualitas,” tutupnya. (HM/Adv/DPRDKaltim)
