UpdateNusantara.id, Samarinda – Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sedang mempersiapkan diri menghadapi penurunan signifikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.
Berdasarkan proyeksi, APBD Kaltim akan mengalami penurunan drastis, dari semula Rp20 triliun menjadi hanya Rp18 triliun. Penyebab utama penurunan ini adalah berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima dari pemerintah pusat, yang menjadi sumber pendapatan utama daerah.
Hasanuddin Mas’ud, Ketua DPRD Kaltim, mengungkapkan kekhawatirannya mengenai dampak dari pengurangan DBH tersebut terhadap berbagai program pembangunan yang sedang dijalankan.
Menurutnya, dengan anggaran yang semakin terbatas, Kaltim harus lebih cermat dalam mengelola sumber daya yang ada, agar tujuan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat tetap dapat tercapai.
“Yang menjadi masalah adalah penurunan APBD untuk 2026. Gubernur sudah menyampaikan bahwa dana bagi hasil akan turun, dari Rp20 triliun menjadi Rp18 triliun. Ini cukup signifikan,” ujar Hasanuddin, yang akrab disapa Hamas, selepas mengikuti Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025, Senin (5/5/2025).
Namun, meski diproyeksikan turun, Hamas menekankan bahwa anggaran Rp18 triliun tersebut tidak sepenuhnya akan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Kaltim. Sebagian besar dana akan dialokasikan ke 10 kabupaten dan kota di wilayah Kaltim, yang berarti ruang fiskal bagi pemerintah provinsi akan semakin terbatas.
“Anggaran Rp18 triliun itu tidak sepenuhnya untuk APBD provinsi. Sebagian besar akan dibagi lagi ke kabupaten/kota. Artinya, ruang fiskal untuk provinsi akan semakin sempit,” jelasnya.
Menghadapi tantangan tersebut, Hamas menegaskan bahwa efisiensi dalam pengelolaan anggaran menjadi kunci. Ia memberi contoh langkah konkret yang sudah diterapkan, yaitu dengan memusatkan pelaksanaan Musrenbang di kantor Gubernur, sebuah langkah yang dinilai dapat mengurangi pengeluaran operasional dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada.
“Makanya, setiap kali ada kegiatan, kita selalu upayakan efisiensi. Seperti hari ini, biasanya Musrenbang diadakan di luar, tapi kali ini kita laksanakan di kantor Gubernur. Ini adalah salah satu langkah kecil untuk mengurangi pengeluaran,” ujar Hamas, yang juga merupakan politisi dari Partai Golkar, menutup penjelasannya.
Dengan langkah-langkah efisiensi ini, Kaltim berharap dapat mempertahankan jalannya pembangunan meskipun dalam kondisi anggaran yang semakin ketat. Tak hanya untuk tahun 2026, namun juga untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang ada bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi provinsi yang kaya akan sumber daya alam ini. (HM/Adv/DPRDKaltim)
