UpdateNusantara.id, Bontang – Di tengah hiruk-pikuk pembangunan infrastruktur vital, proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Indominco di Bontang menghadapi tantangan yang tak sedikit.
Dengan anggaran hampir mencapai Rp 85 miliar, proyek ini seharusnya menjadi solusi bagi persoalan akses air bersih yang sudah lama menghantui masyarakat. Namun, di balik optimisme itu, ada sejumlah masalah yang terabaikan dan mulai muncul ke permukaan.
Baharuddin Demmu, anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Timur, mengungkapkan kekhawatirannya setelah meninjau langsung lokasi proyek pada Rabu (23/4/2025).
Meski proyek ini telah berjalan, ia menilai ada banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan, baik dari sisi teknis maupun manajerial. Salah satunya adalah koordinasi yang minim antara pihak-pihak terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan PT Indominco Mandiri, yang bertanggung jawab atas sebagian besar pembangunan sistem distribusi air.
“Salah satu bagian yang paling krusial adalah pipa sepanjang 26 kilometer yang menghubungkan area tambang Indominco dengan instalasi pengolahan air. Sampai sekarang, baru sekitar 40 persen pipa yang terpasang. Jika ini tidak segera diselesaikan, proyek ini bisa terhambat,” kata Demmu dengan nada serius.
Ia mengingatkan bahwa jika koordinasi antar instansi terus terhambat, potensi terjadinya disfungsi operasional pada sistem distribusi air bersih menjadi sangat besar.
Apalagi, proyek ini dirancang untuk melayani kebutuhan air bersih masyarakat Bontang dan sekitarnya—suatu kebutuhan mendasar yang tak bisa ditunda.
Selain masalah koordinasi, Demmu juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kualitas pekerjaan di lapangan. Salah satu temuan paling mencolok adalah struktur turap atau penahan tanah yang telah menunjukkan retakan meski belum digunakan. Retakan ini, menurutnya, bisa menjadi indikasi bahaya besar.
“Jika dibiarkan, retakan ini bisa menjadi awal longsor. Bayangkan jika longsor terjadi di dekat jalan nasional yang dilalui banyak kendaraan. Dampaknya akan sangat besar,” ujarnya.
Lebih lanjut, Demmu mempersoalkan perencanaan teknis pembangunan turap tersebut yang hanya memiliki lebar 60 sentimeter tanpa tiang pancang.
“Dengan kondisi seperti ini, sangat rawan. Seharusnya minimal lebar turap itu 1 sampai 1,5 meter dan dilengkapi dengan tiang pancang agar lebih kokoh,” tegasnya.
Seiring dengan masalah teknis yang ada, proyek yang seharusnya menjadi jawaban atas krisis air bersih justru menjadi sorotan tajam. Demmu menyampaikan keprihatinannya atas ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan yang ada di lapangan.
Ia pun mendesak seluruh pihak yang terlibat untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh dan memperbaiki kualitas pekerjaan yang ada.
Dengan nilai proyek yang sangat besar, hampir Rp 85 miliar, ia menegaskan bahwa proyek ini harus berjalan sesuai dengan perencanaan agar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat, terutama warga Bontang yang sangat membutuhkan akses air bersih.
“Proyek ini seharusnya jadi solusi, bukan menambah masalah baru. Jangan sampai uang rakyat terbuang sia-sia, sementara hasilnya tidak maksimal,” ujar Demmu, penuh harap.
Sebagai wakil rakyat, Demmu memastikan bahwa Pansus LKPJ DPRD Kalimantan Timur akan terus mengawal jalannya proyek ini hingga tuntas. Ia berharap proyek SPAM Indominco bisa selesai tepat waktu dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Kalimantan Timur, khususnya di Bontang, yang selama ini menghadapi kesulitan besar dalam mendapatkan air bersih. (HM/Adv/DPRDKaltim)
